LANGKAR.ID, Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali mencetak prestasi dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Ini menjadi raihan WTP ke-12 secara berturut-turut bagi Kalsel.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Kalsel, Senin (26/5/2025). Gubernur Kalsel, Muhidin, dan Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, menerima langsung laporan tersebut dari Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat BPK RI, Ahmad Adib Susilo, yang mewakili pimpinan BPK.
“Pemerintah Provinsi Kalsel berhasil mempertahankan opini WTP untuk ke-12 kalinya. Ini menjadi momentum penting untuk terus mendorong transparansi dan integritas pengelolaan keuangan daerah,” ujar Ahmad Adib.
Menurutnya, capaian ini mencerminkan akuntabilitas publik dan keseriusan seluruh unsur pemerintahan daerah dalam mengelola keuangan secara profesional.
Muhidin menyebut keberhasilan ini merupakan hasil kerja sama antara eksekutif dan legislatif. Ia menegaskan, sinergi yang solid dan komunikasi yang konstruktif menjadi kunci utama keberhasilan.
“Capaian ini jadi penyemangat bagi kami untuk terus memperbaiki pengelolaan keuangan, demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” tutup Muhidin. (L212)
