LANGKAR.ID, Banjarbaru – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, bersama jajaran Forkopimda provinsi mengikuti Rapat Koordinasi Bidang Politik dan Keamanan secara daring dari Command Center Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, Kamis (17/5/2025). Rapat ini membahas kesiapan menghadapi situasi keamanan nasional, termasuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada dan potensi aksi massa pada Mei 2025.
Rakor yang digelar Kemenko Polhukam di Jakarta itu dipimpin Wakil Menko Polhukam, Letjen TNI (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus. Di Kalsel, Gubernur Muhidin didampingi Pj Sekda Muhammad Syarifuddin, Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, Danrem 101/Antasari Brigjen TNI Ilham Yunus, serta Kepala BINda Brigjen Pol Nurullah.
“Alhamdulillah, hari ini kami bersama Kapolda, Danrem, dan Kepala BIN mengikuti rakor bersama Kemenko Polhukam untuk menghadapi situasi keamanan dan ketertiban,” ujar Gubernur Muhidin usai rakor.
Muhidin juga mengimbau masyarakat Banjarbaru untuk datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya pada PSU yang akan digelar Sabtu, 19 April 2025.
“Semoga pelaksanaan PSU berlangsung aman, tertib, dan partisipatif,” harapnya.
Rakor tersebut menyoroti berbagai potensi gangguan keamanan yang mungkin terjadi sepanjang Mei 2025, yang disebut sebagai Bulan Aksi. Beberapa momen penting seperti May Day (1 Mei), peringatan Tragedi Trisakti (12 Mei), dan PSU di tiga wilayah pada 24 Mei menjadi perhatian utama.
Seluruh kementerian/lembaga serta Forkopimda yang hadir sepakat untuk bersinergi dan meningkatkan deteksi dini dalam mengantisipasi dinamika keamanan nasional. Tercatat 22 poin rekomendasi strategis disepakati dalam rakor tersebut.
Beberapa rekomendasi penting di antaranya:
- Mendagri menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk memperkuat koordinasi Forkopimda guna meredam potensi konflik terkait PSU dan dinamika politik lainnya.
- Forkopimda dan Bakorinda didorong merangkul seluruh elemen masyarakat, seperti akademisi, mahasiswa, tokoh agama, hingga aktivis HAM untuk menciptakan suasana demokrasi yang damai.
- Diharapkan pula adanya kegiatan masyarakat berskala daerah seperti forum ilmiah, Mayday Fiesta, pasar murah, hingga bakti sosial guna meredam potensi ketegangan.
- Kemenkumham diminta aktif menyosialisasikan produk hukum agar tak terjadi disinformasi.
- Kementerian Pertahanan didorong memperkuat sinergi komponen pertahanan negara, termasuk rakyat sebagai cadangan strategis.
- Kemenag melalui FKUB juga diminta memperkuat pembinaan lintas agama untuk merawat kerukunan di tengah dinamika sosial politik.
Selain itu, lembaga strategis seperti TNI, Polri, BIN, BNPT, BSSN, PPATK, dan Kantor Staf Presiden juga menerima rekomendasi taktis guna menghadapi potensi eskalasi keamanan di bulan Mei 2025. (L212)
