LANGKAR.ID,Banjarmasin – DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Rapat Paripurna ke-16 Masa Sidang Kedua Tahun 2025, dengan agenda penting penyampaian Rancangan Perubahan KUPA dan PPAS Tahun Anggaran 2025, Senin (2/6/2025).
Wakil Gubernur Kalsel H. Hasnuryadi Sulaiman hadir langsung menyampaikan rancangan dokumen anggaran tersebut. Ia menegaskan bahwa penyusunannya dilakukan secara cermat dan terukur, guna menjaga kesinambungan pembangunan daerah.
“KUPA dan PPAS ini disusun dengan cermat, mengacu pada RKPD 2025 serta PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Semua demi kelanjutan pembangunan dan selaras dengan Asta Cita Presiden,” kata Hasnur di hadapan peserta rapat.
Defisit Rp2,58 Triliun, Ditutup dari SILPA dan Cadangan
Dalam pemaparannya, Wagub Hasnur mengungkapkan bahwa pendapatan daerah 2025 diproyeksikan mencapai Rp9,7 triliun, sementara belanja daerah dirancang sebesar Rp12,2 triliun, sehingga terjadi defisit sebesar Rp2,58 triliun.
Defisit tersebut rencananya akan ditutup melalui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dan pencairan cadangan daerah sebesar Rp2,68 triliun.
Tak hanya itu, pengeluaran pembiayaan sebesar Rp98 miliar juga disiapkan untuk penyertaan modal ke BUMD PT. Jamkrida.
Pembahasan Dilanjutkan Sore Hari
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kalsel H. Supian HK, didampingi Wakil Ketua H. Kartoyo dan Desy Oktavia Sari. Turut hadir pula anggota dewan, pejabat SKPD, serta undangan lainnya.
Setelah pemaparan, diumumkan bahwa pembahasan lanjutan bersama Badan Anggaran DPRD dan TAPD akan dilaksanakan pada pukul 14.00 WITA di Gedung B Lantai 4 DPRD Kalsel.
Pantun Penutup Wakil Gubernur: Bangkitkan Semangat!
Sebelum menutup pidatonya, Wagub Hasnur menyelipkan pantun khas Banjar yang disambut antusias oleh peserta sidang:
“Ka kantor DPRD lewat kantor pak camat,
Singgah manukar kopi biji robusta,
KUPA dan PPAS disusun dengan cermat,
Gasan membangun Banua yang kita cinta.”
Ketua DPRD: Harap Anggaran Pro-Rakyat
Di akhir sidang, Ketua DPRD Kalsel Supian HK menegaskan bahwa pembahasan anggaran ini harus berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Banua, dan berharap proses pembahasan berjalan lancar dan produktif.(L212)
