LANGKAR.ID, BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus tancap gas dalam upaya menata keadilan agraria di Banua. Hal ini ditegaskan lewat pembukaan Rapat Koordinasi Awal Gugus Tugas Reforma Agraria Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Aula Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalsel, Kamis (26/6/2025).
Rapat ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Kalsel H. Muhidin melalui Asisten III Bidang Administrasi Umum Setdaprov Kalsel, H. Ahmad Bagiawan. Rakor kali ini mengusung tema “Reforma Agraria sebagai Fondasi Ketahanan Pangan Berkelanjutan dan Berkeadilan.”
Sebanyak 69 peserta dari Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan BPN/ATR kabupaten/kota se-Kalsel, serta SKPD provinsi dan kabupaten/kota, turut hadir dalam rapat tersebut.
Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Ahmad Bagiawan, Gubernur Muhidin menyebut reforma agraria sebagai agenda strategis nasional dalam menciptakan keadilan sosial. Ia menekankan pentingnya penataan kepemilikan lahan secara berkeadilan dan produktif.
“Penataan lahan bukan hanya soal menyelesaikan ketimpangan, tapi juga cara mencegah konflik agraria dan mendorong kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Gubernur juga mengapresiasi kerja keras seluruh anggota Gugus Tugas Reforma Agraria yang dinilai terus berkomitmen menjalankan program ini secara optimal di lapangan.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalsel, Abdul Azis, menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor. Ia menilai dukungan dari Pemerintah Provinsi sangat menentukan keberhasilan reforma agraria, terutama dalam hal kepastian hukum atas tanah dan penguatan ketahanan pangan.
“Reforma agraria tidak bisa jalan sendiri. Perlu kolaborasi erat antarinstansi agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” jelas Azis.
Dirinya juga memberikan apresiasi atas komitmen Gubernur dan jajarannya dalam mendukung berbagai aspek program, mulai dari penyediaan data, kebijakan, hingga pelibatan aktif dalam Gugus Tugas Reforma Agraria tingkat provinsi.
Rakor ini diharapkan menjadi ajang penyamaan visi dan penguatan langkah bersama antarinstansi untuk memastikan reforma agraria berjalan berkelanjutan dan menyentuh akar persoalan ketimpangan lahan di Kalimantan Selatan.
Acara ini juga dihadiri sejumlah kepala SKPD lingkup Kalsel, serta Direktur Landreform Ditjen Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, Rudi Rubijaya yang hadir secara daring.(L212)
