LANGKAR.ID, BANJARBARU – Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) bersiap menghadapi musim kemarau panjang yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dalam Rapat Koordinasi Supervisi Pengendalian Karhutla yang digelar Selasa (29/7/2025) di Kantor Gubernur Kalsel, Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan RI, Komjen Pol Drs Djoko Poerwanto, menegaskan bahwa kebakaran hutan bukan semata bencana alam.
“Karhutla tidak bisa hanya dilihat sebagai fenomena alam. Banyak kasus justru terjadi karena unsur kesengajaan, terutama pembakaran yang punya motif tertentu. Ini mengarah pada tindakan kejahatan,” tegas Djoko dalam rapat tersebut.
Ia menekankan pentingnya identifikasi akar persoalan secara mendalam, bukan hanya penanganan permukaan. Djoko menyebut, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan mutlak dibutuhkan untuk menekan potensi karhutla hingga titik minimal.
“Dalam rakor ini kita harus samakan langkah. Tidak ada lagi sekat antara pusat dan daerah. Fokus kita satu: tekan potensi kebakaran semaksimal mungkin,” ujarnya.
Menurutnya, strategi pengendalian karhutla tidak cukup dengan pemadaman. Pemerintah harus memperkuat kelembagaan, mempermudah alokasi anggaran, serta mengedepankan sistem deteksi dini dan komunikasi publik yang positif.
Plt Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Kalsel, Muhamad Muslim, mengungkapkan bahwa Gubernur Kalsel telah mengusulkan peningkatan status siaga karhutla untuk tingkat provinsi. Hal ini menyusul penetapan status darurat oleh Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kota Banjarbaru.
“Bandara Internasional Syamsuddin Noor menjadi salah satu titik vital yang harus dilindungi dari dampak kabut asap. Oleh karena itu, pembasahan lahan di Ring I Landasan Ulin akan segera dilakukan,” jelas Muslim.
BMKG Kalsel juga memaparkan peta hari tanpa hujan dan prediksi puncak musim kemarau yang memperkuat urgensi penetapan status siaga.
Kepala Dinas Kehutanan Kalsel, Fatimatuzzahra, menyebut ada lebih dari 1.400 titik panas (hotspot) yang terdeteksi, mayoritas berada di luar kawasan hutan atau Areal Penggunaan Lain (APL).
“Saat ini yang terbakar dalam kawasan hutan tercatat 20 hektare, sisanya di luar. Namun, keduanya tetap menjadi perhatian kami,” katanya.
Fatimatuzzahra menambahkan bahwa Pemprov akan segera menggelar Apel Siaga Karhutla dan membentuk posko pengendalian di berbagai titik rawan bersama TNI/Polri dan instansi terkait.
Ia juga mendorong aktivasi kembali Masyarakat Peduli Api (MPA) di seluruh KPH untuk memperkuat pengawasan di tingkat tapak.
Rapat koordinasi ini menghasilkan sejumlah langkah strategis, mulai dari pembasahan lahan, peningkatan status siaga, pengaktifan posko, hingga penguatan kelembagaan pengendalian kebakaran.
Irjen Djoko menegaskan, pendekatan reaktif sudah tidak cukup.
“Kita butuh pendekatan proaktif. Komunikasi publik harus dikuatkan, kelembagaan diperkuat, dan masyarakat diajak jadi bagian dari solusi. Kalau ini bisa berjalan, karhutla bisa kita tekan,” tandasnya.
Dengan ancaman karhutla yang terus berulang, Pemerintah Provinsi Kalsel kini berpacu dengan waktu untuk membangun sistem pengendalian yang lebih solid dan terintegrasi lintas sektor.(L212)
