LANGKAR.ID, Banjarmasin – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Muhidin membeberkan penyusutan dana transfer 2026 dari pemerintah pusat dikhawatirkan akan berdampak pada pembangunan daerah, seperti anggaran belanja untuk semua satuan kerja perangkat daerah yang telah disusun mengikuti nilai terdahulu.
“Penyusutan ini jelas berpengaruh, karena sudah disusun mengikuti anggaran belanja terdahulu”terang Muhidin usai menggelar Forum Group Discussion (FGD) Strategi Fiskal dalam menyikapi dana transfer 2026 di Gedung Idham Chalid Banjarbaru, Kamis (2/10/2025).
Pemprov Kalsel sendiri kehilangan dana transfer sekitar Rp2,35 triliun. Sementara itu, 13 kabupaten/kota lainnya di Kalsel total kehilangan sekitar Rp8,5 triliun.
Muhidin menekankan pentingnya strategi bersama agar pembangunan tidak terhenti meski anggaran terbatas. “Kita semua harus bisa mengatur keuangan yang dikurangi cukup banyak ini,” tegasnya.
Berdasarkan data realisasi transfer pusat ke daerah, pemangkasan terbesar kedua setelah Pemprov terjadi di Kabupaten Tanah Bumbu. Dana transfer daerah tersebut turun hampir separuh, dari Rp2,82 triliun pada 2025 menjadi Rp1,41 triliun pada 2026, atau berkurang 49,72 persen.
Kabupaten Balangan juga terkena dampak besar dengan penurunan 45,04 persen, dari Rp2,18 triliun menjadi Rp1,20 triliun. Disusul Tabalong yang turun dari Rp2,31 triliun menjadi Rp1,32 triliun, juga setara 45,04 persen.
Sebaliknya, pemangkasan paling kecil terjadi di tiga daerah, yakni Barito Kuala yang turun dari Rp1,45 triliun menjadi Rp1,19 triliun, Hulu Sungai Utara dari Rp1,30 triliun menjadi Rp1,13 triliun (12,90 persen), serta Hulu Sungai Tengah yang menyusut 11,48 persen dari Rp1,23 triliun menjadi Rp1,09 triliun.
Menghadapi keterbatasan fiskal ini, Muhidin mengingatkan seluruh kepala daerah di Kalsel agar cermat dalam mengatur keuangan. “Saya berharap Bupati dan Wali Kota dapat mengelola anggaran secara maksimal tanpa mengurangi manfaat langsung bagi masyarakat,” pungkasnya.(L212)
