LANGKAR.ID,BATULICIN – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terus memperkuat komitmen dalam pengelolaan air bersih berbasis masyarakat melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Kelompok Pengguna Sistem Penyediaan Air Minum (KP-SPAM).
Kegiatan yang digelar di Aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Gunung Tinggi, Batulicin, Rabu (17/9/2025), dihadiri oleh perwakilan dari seluruh kecamatan se-Kabupaten Tanah Bumbu. Rakor ini bertujuan untuk menginventarisasi kondisi KP-SPAM saat ini sekaligus mencari solusi pengembangan ke depan.
Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, melalui Kepala Dinas PMD, Samsir, menegaskan pentingnya pengelolaan air bersih berbasis masyarakat, terutama di wilayah rawan kekeringan.
“Adanya asosiasi SPAM diharapkan mampu memperkuat komunikasi dan koordinasi antarpengelola, serta menjadi solusi nyata bagi ketersediaan air bersih masyarakat,” ujarnya.
Salah satu potensi yang menjadi perhatian adalah Danau Buaya di Desa Banjarsari, Kecamatan Angsana. Air danau tersebut dinilai memiliki kualitas baik untuk pengolahan air bersih.
“Jika dikelola secara optimal, ini bisa menjadi salah satu unggulan Tanah Bumbu sekaligus mendongkrak ekonomi masyarakat desa,” tambah Samsir.
Kabid Penataan, Kerjasama, dan Pengembangan Desa (PKPD), Wahyuni, mengungkapkan bahwa tantangan utama KP-SPAM saat ini meliputi keterbatasan air baku yang sangat dipengaruhi kondisi alam, pendanaan, serta perlunya penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM pengelola agar pengelolaan air bersih semakin profesional dan berkelanjutan.
Meski demikian, beberapa desa telah berhasil mengembangkan KP-SPAM hingga menjadi sumber Pendapatan Asli Desa (PADes).
“Harapan kami, keberhasilan ini bisa direplikasi oleh desa-desa lain dengan dukungan penuh masyarakat,” tutur Wahyuni.
Melalui Rakor ini, Pemkab Tanah Bumbu menegaskan komitmennya untuk memperkuat kelembagaan, manajemen keuangan, dan kapasitas pengelola KP-SPAM. Tujuannya agar pengelolaan air bersih tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menjadi motor penggerak pembangunan dan kemandirian desa.
BATULICIN – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terus memperkuat komitmen dalam pengelolaan air bersih berbasis masyarakat melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Kelompok Pengguna Sistem Penyediaan Air Minum (KP-SPAM).
Kegiatan yang digelar di Aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Gunung Tinggi, Batulicin, Rabu (17/9/2025), dihadiri oleh perwakilan dari seluruh kecamatan se-Kabupaten Tanah Bumbu. Rakor ini bertujuan untuk menginventarisasi kondisi KP-SPAM saat ini sekaligus mencari solusi pengembangan ke depan.
Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, melalui Kepala Dinas PMD, Samsir, menegaskan pentingnya pengelolaan air bersih berbasis masyarakat, terutama di wilayah rawan kekeringan.
“Adanya asosiasi SPAM diharapkan mampu memperkuat komunikasi dan koordinasi antarpengelola, serta menjadi solusi nyata bagi ketersediaan air bersih masyarakat,” ujarnya.
Salah satu potensi yang menjadi perhatian adalah Danau Buaya di Desa Banjarsari, Kecamatan Angsana. Air danau tersebut dinilai memiliki kualitas baik untuk pengolahan air bersih.
“Jika dikelola secara optimal, ini bisa menjadi salah satu unggulan Tanah Bumbu sekaligus mendongkrak ekonomi masyarakat desa,” tambah Samsir.
Kabid Penataan, Kerjasama, dan Pengembangan Desa (PKPD), Wahyuni, mengungkapkan bahwa tantangan utama KP-SPAM saat ini meliputi keterbatasan air baku yang sangat dipengaruhi kondisi alam, pendanaan, serta perlunya penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM pengelola agar pengelolaan air bersih semakin profesional dan berkelanjutan.
Meski demikian, beberapa desa telah berhasil mengembangkan KP-SPAM hingga menjadi sumber Pendapatan Asli Desa (PADes).
“Harapan kami, keberhasilan ini bisa direplikasi oleh desa-desa lain dengan dukungan penuh masyarakat,” tutur Wahyuni.
Melalui Rakor ini, Pemkab Tanah Bumbu menegaskan komitmennya untuk memperkuat kelembagaan, manajemen keuangan, dan kapasitas pengelola KP-SPAM. Tujuannya agar pengelolaan air bersih tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menjadi motor penggerak pembangunan dan kemandirian desa.(007)
