LANGKAR.ID, Banjarmasin – DPRD Kalimantan Selatan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terus mematangkan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026. Melalui rapat Badan Anggaran (Banggar), kedua pihak berupaya menyeimbangkan antara kebijakan pembangunan dan kemampuan keuangan daerah agar setiap rupiah benar-benar berdampak bagi masyarakat Banua.
Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo, yang memimpin rapat, menegaskan bahwa pembahasan RAPBD 2026 masih dalam tahap penyempurnaan. Ia memastikan DPRD dan TAPD terus berkoordinasi agar seluruh komponen anggaran tersusun secara sinkron, akurat, dan transparan.
“Kami bersama TAPD terus melakukan penyelarasan agar setiap komponen dalam RAPBD 2026 benar-benar sinkron. Tujuannya agar hasil akhir pembahasan ini dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran dan transparan,” ujar Kartoyo di Lantai 4 Gedung Ismail Abdullah, Selasa (22/10/2025).
Kartoyo menambahkan, draf RAPBD Kalsel 2026 sebelumnya telah disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dievaluasi. Namun, seiring adanya penyesuaian kebijakan dari pemerintah pusat, diperlukan pembahasan lanjutan agar struktur anggaran tetap proporsional tanpa mengorbankan program prioritas daerah.
“Kami memahami adanya dinamika kebijakan dari pemerintah pusat, namun prinsip kami jelas — program yang menyentuh langsung masyarakat tetap menjadi prioritas,” tegas politisi Partai NasDem itu.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalsel II, M. Alpiya Rakhman, menilai proses pembahasan kali ini menunjukkan semangat kemitraan yang kuat antara legislatif dan eksekutif dalam menjaga kesinambungan pembangunan di Kalimantan Selatan.
“Kami ingin memastikan setiap kebijakan anggaran tetap berada di jalur yang mendukung kesejahteraan rakyat. Pembahasan ini bukan sekadar formalitas, tetapi bentuk tanggung jawab bersama untuk Banua,” ujar politisi Gerindra tersebut.
Di sisi lain, Sekdaprov Kalsel sekaligus Ketua TAPD, Syarifuddin, menyampaikan bahwa penyesuaian anggaran dilakukan secara selektif. Penghematan diarahkan pada pos administrasi seperti perjalanan dinas dan kebutuhan operasional tanpa mengganggu pelaksanaan program utama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
“Penyesuaian ini bersifat teknis, namun program-program pelayanan masyarakat tetap berjalan sesuai rencana. Kita berharap RAPBD 2026 dapat menjadi instrumen pembangunan yang efektif, efisien, dan menyejahterakan seluruh masyarakat Kalimantan Selatan,” tuturnya. (L212)
