LANGKAR.ID, Bandung – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan bahwa etika menjadi benteng terakhir redaksi di tengah percepatan adopsi kecerdasan artifisial (AI) dalam kerja jurnalistik.
Wamenkomdigi Nezar Patria menyampaikan hal itu pada MediaConnect bertema “Dari Cepat Jadi Cermat: Menyikapi AI di Meja Redaksi” di Bandung, Kamis (27/11/2025). Ia menekankan bahwa AI memang mempercepat koreksi bahasa, penerjemahan, transkripsi, hingga analisis awal, namun tetap membutuhkan pengawasan manusia.
Nezar menyebut otomatisasi memberi ruang bagi jurnalis untuk fokus pada investigasi dan verifikasi. Namun, ia mengingatkan ancaman hilangnya otentisitas serta potensi penyalahgunaan, termasuk misinformasi, disinformasi, dan deepfake.
Untuk menjawab tantangan ini, Komdigi menyiapkan dua kebijakan utama yang sedang difinalkan menjadi Perpres: Peta Jalan Nasional AI dan Panduan Etika AI. Regulasi ini akan memperkuat payung hukum yang sudah ada, seperti UU PDP dan UU ITE. Dewan Pers dan perusahaan media juga telah menerbitkan pedoman internal penggunaan AI.
Direktur Jenderal Ekosistem Digital, Edwin Hidayat Abdullah, menambahkan bahwa AI kini mampu membentuk pola pikir hingga mengambil keputusan kompleks. Karena itu, ia menilai pengembangan AI harus berbasis pengetahuan, akhlak, dan prinsip kemanusiaan.
Dari sisi industri, Pemimpin Redaksi Kompas, Haryo Damardono, mengakui AI menekan biaya produksi tetapi juga menghilangkan sejumlah pekerjaan. Kompas pun menerapkan aturan ketat: AI hanya boleh dipakai untuk brainstorming, bukan membuat konten utama, serta menerapkan deteksi untuk menolak naskah yang terlalu banyak dihasilkan AI.
Sementara itu, AI Specialist Motulz Anto menegaskan bahwa kreativitas manusia tidak bisa digantikan algoritma. Menurutnya, etika, pemikiran kritis, dan inovasi menjadi pertahanan utama profesional media di era otomatisasi.
“AI mengejar hasil, manusia membangun makna,” ujarnya.
