LANGKAR.ID ,BANJARBARU – Pemerintah pusat menegaskan komitmennya memperkuat kualitas pendidikan nasional melalui program revitalisasi sekolah. Kalimantan Selatan menjadi salah satu daerah prioritas, khususnya bagi satuan pendidikan yang terdampak bencana alam.
Komitmen tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI, Abdul Mu’ti, saat meresmikan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2025 di SMA Al Islam Nurul Maad, Banjarbaru, Senin (12/1/2026).
Abdul Mu’ti menegaskan, pendidikan berkualitas hanya dapat terwujud jika didukung sarana dan prasarana yang layak serta sistem pembelajaran yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan teknologi.
“Pada tahun 2025, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp16,9 triliun untuk revitalisasi dan pembangunan sekolah baru pada 16.171 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Lebih dari 90 persen sudah selesai dan dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar. Target kami, akhir Januari ini rampung 100 persen,” ujarnya.
Ia mengakui masih ada sejumlah proyek yang belum tuntas akibat kendala teknis di lapangan, terutama faktor cuaca ekstrem dan kondisi geografis.
“Keterlambatan terjadi karena cuaca dan medan yang sulit. Beberapa sekolah berada di wilayah pegunungan, sehingga distribusi material tidak semudah di daerah lain,” jelasnya.
Untuk tahun 2026, pemerintah kembali mengalokasikan APBN guna merevitalisasi sekitar 11.744 satuan pendidikan. Bahkan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, jumlah penerima program revitalisasi ditargetkan bertambah minimal 60 ribu sekolah.
“Artinya, pada 2026 sedikitnya 71 ribu satuan pendidikan akan menerima program revitalisasi. Prioritas utama diberikan kepada sekolah yang terdampak bencana serta mengalami kerusakan berat dan membutuhkan perbaikan segera,” tegas Abdul Mu’ti.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Galuh Tantri Narindra, menyatakan pihaknya menyambut baik kebijakan tersebut. Saat ini, Disdikbud Kalsel tengah menyusun basis data kondisi infrastruktur sekolah di 13 kabupaten/kota sebagai dasar pengusulan bantuan ke Kemendikdasmen.
“Untuk tahun 2025, ratusan sekolah di Kalsel sudah menerima bantuan revitalisasi, mulai dari PAUD hingga SLB, dengan total anggaran awal sekitar Rp232,9 miliar,” ungkap Tantri.
Ia menjelaskan, idealnya Kalimantan Selatan membutuhkan anggaran sekitar Rp1,1 triliun agar seluruh kondisi fisik sekolah benar-benar layak menunjang proses pembelajaran.
“Karena itu, bantuan revitalisasi dari pemerintah pusat sangat membantu. Baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota tidak bisa berjalan sendiri dalam memajukan pendidikan di Banua,” ujarnya.
Untuk tahun 2026, Disdikbud Kalsel kembali mengajukan usulan revitalisasi, khususnya bagi sekolah yang terdampak banjir di sejumlah wilayah.
“Masih ada sekolah yang rusak akibat banjir. Sesuai arahan Bapak Menteri, sekolah terdampak bencana menjadi prioritas,” katanya.
Berdasarkan data sementara, sebanyak 926 sekolah di Kalimantan Selatan tercatat mengalami kerusakan akibat banjir, dengan estimasi kebutuhan anggaran awal mencapai Rp319 miliar. Verifikasi lapangan akan dilakukan setelah kondisi memungkinkan guna menentukan tingkat kerusakan dan skala prioritas penanganan.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap dukungan berkelanjutan dari pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan agar layanan pendidikan di Banua tetap berjalan optimal dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai. (L212)
