LANGKAR.ID ,Banjarmasin – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) bergerak cepat merespons bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah. Melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalsel, DPRD membedah secara detail langkah penanggulangan banjir dan kesiapsiagaan daerah, Rabu (7/1/2026).
RDP yang berlangsung di ruang rapat Komisi I DPRD Kalsel itu dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Habib Hamid Bahasyim, sementara dari pihak BPBD dipimpin Ronny Eka Saputra beserta jajaran. Pertemuan ini bertujuan menggali informasi terkini terkait kondisi kebencanaan serta upaya penanganan yang telah dan sedang dilakukan.
Dalam rapat tersebut terungkap bahwa status kebencanaan Kalimantan Selatan saat ini masih berada pada level Siaga. Meski demikian, Kabupaten Balangan mulai memasuki masa transisi dari status tanggap darurat menuju Siaga, seiring dengan kondisi banjir yang berangsur terkendali.
Habib Hamid Bahasyim menegaskan, penurunan status di sejumlah daerah tidak boleh membuat semua pihak lengah. Ia meminta seluruh instansi terkait terus meningkatkan koordinasi dan kesiapsiagaan, mengingat potensi cuaca ekstrem masih mengintai.
“Walaupun ada penurunan status di beberapa wilayah, kewaspadaan tetap harus dijaga. Koordinasi dan kesiapsiagaan menjadi kunci karena potensi cuaca ekstrem masih bisa terjadi,” tegas Habib Hamid.
Sementara itu, Ronny Eka Saputra menjelaskan bahwa BPBD Provinsi Kalsel terus melakukan pemantauan intensif di daerah-daerah rawan banjir, mulai dari kesiapan personel, peralatan, hingga logistik kebencanaan.
Ia juga mengungkapkan bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Banjar dan Kabupaten Balangan pada Kamis (8/1/2026) untuk meninjau langsung penanganan banjir di lapangan.
“Kunjungan Wakil Presiden diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus mendorong percepatan pemulihan di wilayah terdampak,” ujar Ronny.
Melalui RDP ini, Komisi I DPRD Kalsel berharap penanganan banjir di Kalimantan Selatan dapat berjalan lebih terkoordinasi, terencana, dan efektif demi melindungi keselamatan masyarakat. (L212)
