LANGKAR.ID ,Banjarbaru – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Alpiya Rakhman menegaskan pentingnya evaluasi berkelanjutan dalam penanganan banjir di Kalimantan Selatan, seiring meningkatnya intensitas hujan dan potensi bencana hidrometeorologi dalam beberapa bulan ke depan.
Penegasan tersebut disampaikan Alpiya Rakhman usai menghadiri rapat koordinasi (Rakor) persiapan rencana kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, ke Kalimantan Selatan sekaligus pembahasan kesiapsiagaan bencana alam. Rakor digelar di Aula Idham Chalid, Banjarbaru, Selasa (6/1/2026).
Alpiya menjelaskan, berdasarkan hasil koordinasi dengan sejumlah pihak terkait, rencana kunjungan Presiden RI ke Kalimantan Selatan pada 12 Januari 2026 hingga kini belum dapat dipastikan.
“Setelah kami lakukan kroscek ke pihak Panglima dan pihak-pihak lainnya, termasuk dari internal, sampai saat ini belum ada kepastian terkait kunjungan Presiden,” ujar Alpiya.
Meski demikian, Alpiya memastikan bahwa dalam rakor tersebut Gubernur Kalimantan Selatan menyampaikan agenda kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia ke Kalimantan Selatan dalam waktu dekat.
“Yang sudah pasti, Bapak Wakil Presiden akan datang ke Kalimantan Selatan pada 8 Januari 2026 untuk meninjau langsung kondisi warga terdampak banjir di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Balangan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Alpiya Rakhman menekankan pentingnya kesiapsiagaan seluruh pihak menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Berdasarkan hasil pemantauan, Kalimantan Selatan diperkirakan masih akan mengalami curah hujan tinggi dalam dua bulan ke depan.
“Karena itu, evaluasi dan langkah antisipasi harus terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi agar penanganan banjir berjalan lebih maksimal dan masyarakat benar-benar terlindungi,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin selaku pimpinan rakor menegaskan bahwa terlepas dari kepastian jadwal kunjungan Presiden, kesiapan daerah tetap menjadi prioritas utama. Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam memastikan penanganan korban bencana berjalan optimal, termasuk kesiapan logistik dan pelayanan dasar bagi masyarakat terdampak.
Rakor tersebut turut dihadiri unsur TNI-Polri, BIN Daerah Kalsel, perwakilan Kementerian Sosial, BMKG, BPBD kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan, serta jajaran SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. (L212)
