LANGKAR.ID, Banjarbaru – Sejumlah fasilitas umum di kawasan perumahan berpotensi terbengkalai karena pengembang belum menyerahkan aset prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) kepada pemerintah daerah. Mengatasi persoalan tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kalimantan Selatan (Kalsel) mendorong percepatan proses serah terima aset.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Serah Terima Aset PSU Perumahan di Kabupaten/Kota sekaligus Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2026 di Banjarbaru, Kamis (12/11/2026).
Kepala Disperkim Kalsel, Rahmiyanti Janoezir Pamuntjak, mengatakan penyerahan PSU dari pengembang kepada pemerintah daerah merupakan kewajiban yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
PSU mencakup berbagai fasilitas yang dibutuhkan penghuni perumahan. Prasarana meliputi jalan lingkungan dan drainase, sarana mencakup ruang terbuka hijau serta tempat bermain, sedangkan utilitas antara lain jaringan air bersih dan listrik.
Namun, proses penyerahan aset tersebut masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya, pengembang perumahan lama sudah bangkrut atau tidak lagi beroperasi sehingga pemerintah kesulitan meminta pertanggungjawaban untuk menyelesaikan kewajiban penyerahan aset.
Selain itu, sejumlah pengembang belum memisahkan sertifikat induk menjadi sertifikat fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) atas nama pemerintah daerah.
Akibatnya, pemerintah daerah belum bisa leluasa melakukan pemeliharaan maupun perbaikan fasilitas karena aset PSU belum resmi diserahterimakan.
“Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan koordinasi antara pemerintah daerah dan pengembang, sekaligus pemahaman terhadap Permendagri Nomor 15 Tahun 2026. Dengan demikian, berbagai kendala yang ada dapat dicarikan solusi dan proses serah terima aset PSU bisa dilaksanakan sesuai ketentuan,” ujar Rahmiyanti.
Dia menegaskan, penyerahan aset PSU menjadi langkah penting agar pemerintah daerah dapat mengambil alih pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas perumahan. Setelah proses serah terima selesai, pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung perawatan dan peningkatan kualitas fasilitas.
Rahmiyanti juga mengapresiasi pemerintah kabupaten/kota dan pengembang yang telah menunjukkan komitmen untuk menyelesaikan penyerahan aset PSU.
Dia berharap koordinasi antara pemerintah daerah dan pengembang terus diperkuat sehingga persoalan aset perumahan yang belum diserahkan dapat segera diselesaikan. Langkah tersebut juga diharapkan menjadi contoh bagi pengembang lain di Kalsel.
“Harapan kita, melalui proses serah terima ini, lingkungan perumahan dapat menjadi kawasan yang tertata rapi, asri, dan harmonis, sehingga masyarakat dapat menikmati fasilitas yang layak dan nyaman,” pungkasnya. (L212)
