BerandaAdvertorialDPRD Kalsel Sisir 27 Usulan Ranperda 2027, Hanya 20 yang Bakal Diprioritaskan

DPRD Kalsel Sisir 27 Usulan Ranperda 2027, Hanya 20 yang Bakal Diprioritaskan

LANGKAR.ID, BANJARMASIN – Tidak semua usulan peraturan daerah (Perda) bisa masuk daftar prioritas DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) pada 2027. Dari 27 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diusulkan legislatif dan pemerintah provinsi, maksimal 20 rancangan akan dipilih untuk masuk Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027.

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kalsel kini menyisir satu per satu usulan tersebut. Langkah ini bertujuan memastikan setiap Ranperda memiliki urgensi dan kesiapan pembahasan sebelum masuk agenda legislasi tahun depan.

Pembahasan berlangsung dalam rapat Bapemperda di Ruang Rapat Bapemperda Lantai II, Gedung B, Kantor DPRD Kalsel, Kamis (12/11/2026). Ketua Bapemperda DPRD Kalsel, H. Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, memimpin langsung rapat tersebut.

Rapat ini menindaklanjuti pembahasan sebelumnya, sekaligus mengevaluasi perkembangan Ranperda yang masih menjalani proses fasilitasi kementerian dan lembaga. Bapemperda juga menelaah usulan baru dari DPRD maupun Pemerintah Provinsi Kalsel.

Dari total 27 usulan, DPRD mengajukan 10 Ranperda melalui komisi dan fraksi. Sementara itu, 17 usulan lainnya berasal dari pemerintah provinsi.

Hasil penyisiran menunjukkan beberapa Ranperda masih membutuhkan penyelarasan substansi antara legislatif dan eksekutif. Bapemperda juga mempertimbangkan penundaan sejumlah rancangan agar pembahasan regulasi lebih terukur.

“Setelah kita lakukan penyisiran tadi, sudah ada beberapa Ranperda yang kita tunda dan kemungkinan paling maksimal 20 Ranperda yang akan kita usulkan dalam paripurna terakhir nanti bulan ini,” ujar Gusti Iskandar.

Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kalsel, Firman Yusi, turut mengingatkan pentingnya ketelitian dalam menentukan daftar prioritas. Menurutnya, DPRD harus menyesuaikan jumlah Ranperda dengan kemampuan menyelesaikan seluruh tahapan pembahasan.

Sekedar diketahui, sejumlah usulan menyasar persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat, diantaranya penanggulangan bencana, manajemen air hujan terintegrasi, perlindungan dan pemberdayaan petani, nelayan, serta pembudi daya ikan.

Regulasi tentang transportasi jalan, perlindungan ketenagakerjaan, keolahragaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak pun turut masuk dalam usulan.

Sementara itu, usulan dari pemerintah provinsi mencakup berbagai sektor. Mulai dari lingkungan hidup, pembangunan daerah, pendidikan, kebudayaan, dan perhubungan hingga energi, kelembagaan pemerintahan, serta pengelolaan keuangan daerah.

Bapemperda perlu memastikan setiap rancangan memiliki urgensi yang jelas, sesuai kewenangan pemerintah provinsi, dan tidak tumpang tindih dengan peraturan yang sudah berlaku.

Setelah proses penyisiran selesai, daftar prioritas Propemperda 2027 akan dibawa ke rapat paripurna DPRD Kalsel untuk mendapatkan penetapan.

DPRD menjadwalkan paripurna tersebut pada 24 November 2026. Namun, jadwal itu masih menunggu hasil pembahasan Badan Musyawarah (Banmus).

Setelah ditetapkan, Propemperda 2027 akan menjadi pedoman DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalsel dalam menyiapkan serta membahas Ranperda sepanjang tahun depan.

Melalui perencanaan yang lebih selektif, DPRD berharap pembentukan regulasi daerah berjalan lebih terarah dan realistis. Setiap Perda yang lahir juga diharapkan mampu memberikan landasan hukum untuk menjawab kebutuhan serta persoalan masyarakat Kalimantan Selatan. (l212)

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -

BACA JUGA