LANGKAR.ID ,Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menggagas Forum Komunikasi Keamanan Informasi (Forkom KAMI) untuk memperkuat koordinasi lintas instansi dalam menghadapi ancaman serangan siber.
Inisiatif tersebut dibahas dalam pertemuan yang digelar di Aula Diskominfo Kalsel, Banjarmasin, Kamis (12/3/2026), sekaligus membahas rencana penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antar lembaga.
Pertemuan ini melibatkan sejumlah instansi strategis, di antaranya Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Polda Kalsel, Korem 101/Antasari, BIN Daerah Kalsel, Lanud Syamsuddin Noor, serta Lanal Banjarmasin.
Kepala Diskominfo Kalsel Muhamad Muslim mengatakan penguatan keamanan informasi menjadi kebutuhan mendesak seiring meningkatnya ancaman terhadap sistem digital pemerintah daerah.
“Dari data yang kami pantau, setiap bulan terdapat belasan hingga puluhan anomali pada sistem digital pemerintah. Bahkan beberapa waktu lalu aplikasi dan website kita sempat mengalami gangguan,” kata Muslim.
Ia menilai gangguan tersebut harus diantisipasi sejak dini, karena tidak menutup kemungkinan mengarah pada tindakan kriminal siber.
Sebagai langkah awal, Diskominfo Kalsel telah membentuk Computer Security Incident Response Team (CSIRT)untuk menangani insiden keamanan siber secara cepat. Saat ini tim CSIRT telah terbentuk di seluruh 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.
“Artinya secara jaringan respon cepat kita sudah ada di semua daerah, namun penguatan sumber daya, fasilitas, dan sistem masih perlu terus ditingkatkan,” ujarnya.
Menurut Muslim, serangan siber tidak hanya berpotensi mengganggu sistem informasi pemerintahan, tetapi juga dapat berdampak pada stabilitas keamanan wilayah jika tidak ditangani secara cepat dan terkoordinasi.
Melalui Forkom KAMI, pemerintah daerah ingin menyatukan persepsi antar instansi terkait mengenai langkah pencegahan, deteksi dini, hingga penanganan jika terjadi serangan siber.
“Forum ini menjadi wadah untuk menyamakan persepsi sesuai tugas dan fungsi masing-masing instansi. Hasilnya nanti akan dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman,” jelasnya.
Ia menambahkan pertemuan tersebut masih merupakan tahap awal atau brainstorming untuk merumuskan konsep kerja sama antar lembaga. Ke depan, forum ini diharapkan dapat melahirkan tim terpadu dengan mekanisme respon cepat terhadap ancaman siber di daerah.
Bahkan, tim terpadu tersebut berpotensi diperkuat melalui keputusan gubernur agar memiliki koordinasi yang lebih kuat dalam menangani keamanan informasi.
Sementara itu, Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfo Kalsel Sucilianita Akbar mengungkapkan jumlah serangan siber di wilayah Kalsel masih cukup tinggi.
Berdasarkan data pemantauan, pada Desember tercatat 36.925 serangan siber, kemudian Januari sebanyak 11.617 serangan, dan Februari sebanyak 9.663 serangan.
“Memang ada penurunan pada awal tahun, namun ancaman siber tetap harus diwaspadai karena bisa meningkat kembali sewaktu-waktu,” kata Sucilianita.
Ia menjelaskan sebagian besar serangan menargetkan alamat IP sistem jaringan milik pemerintah daerah. Karena itu, Diskominfo Kalsel melakukan pemantauan harian terhadap potensi ancaman pada infrastruktur digital pemerintah.
Pembentukan Forkom KAMI juga merupakan tindak lanjut rekomendasi Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekbang) yang mendorong pembentukan forum koordinasi keamanan informasi di daerah.
Melalui forum ini, Pemprov Kalsel berharap sistem keamanan informasi pemerintah dapat semakin terintegrasi dan mampu memperkuat ketahanan siber daerah dalam mendukung tata kelola pemerintahan digital yang aman. (L212)
