LANGKAR.ID, Banjarmasin – Komisi II DPRD Kalimantan Selatan menolak diam saat anggaran sektor ekonomi dan ketahanan pangan mengalami pemangkasan signifikan dalam pembahasan KUA-PPAS 2026. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah SKPD, Rabu (6/8/2025), Komisi II menegaskan akan memperjuangkan pemulihan anggaran tersebut demi menjaga program strategis yang langsung menyentuh masyarakat.
Ketua Komisi II, Muhammad Yani Helmi atau yang akrab disapa Paman Yani, menyebut banyak anggaran mitra kerja yang terpotong drastis, bahkan sampai 50 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
“Setelah kita buka lapisan demi lapisan dari anggaran mitra kerja kami, ternyata banyak yang terpotong, bahkan ada yang separuh dari anggaran tahun 2025. Padahal, sektor ini sangat vital bagi masyarakat, terutama dalam hal pangan,” tegasnya.
RDP ini dihadiri perwakilan dari Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta BPKAD Kalsel. Komisi II menilai, pemangkasan ini kontraproduktif dengan arah kebijakan nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto yang fokus pada penguatan ketahanan pangan.
Paman Yani menyoroti potensi terhambatnya sejumlah program penting seperti cetak sawah, bantuan alsintan, hingga dukungan keuangan untuk petani dan nelayan. Ia menegaskan, pemulihan anggaran akan menjadi prioritas Komisi II saat pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD.
“Kami sepakat di Komisi II bahwa anggaran yang terpotong ini harus dikembalikan seperti tahun 2025. Ini demi menjaga kesinambungan program yang menyentuh langsung masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia memastikan aspirasi ini akan dibawa ke forum Banggar, di mana empat anggota Komisi II juga duduk sebagai anggota.
“Ini bukan sekadar soal nominal anggaran, tapi menyangkut komitmen kita dalam membangun ekonomi kerakyatan di Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (L212)
