LANGKAR.ID, BANJARMASIN – Bank Kalsel meluruskan isu terkait dana mengendap senilai Rp5,165 triliun yang dikaitkan dengan Pemerintah Kota Banjarbaru. Manajemen menegaskan, informasi tersebut tidak benar dan bersumber dari kekeliruan teknis dalam penginputan data sistem perbankan, bukan kondisi saldo aktual pemerintah daerah.
Kesalahan terjadi pada pengisian sandi Golongan Nasabah di sistem Antasena LBUT-KI (Laporan Bulanan Terintegrasi Bank Umum – Kelayakan Investasi), yang menyebabkan sejumlah rekening pemerintah daerah tercatat di kategori tidak sesuai.
Meski demikian, Bank Kalsel memastikan tidak ada dana yang hilang dan seluruh saldo tetap aman serta tercatat dengan benar di sistem internal.
Total terdapat 13 fasilitas rekening yang terdampak, dengan nilai saldo Rp4,746 triliun, seluruhnya berada dalam pengelolaan Bank Kalsel secara utuh dan transparan.
Sebagai bentuk tanggung jawab, Bank Kalsel telah menindaklanjuti kekeliruan tersebut dengan langkah cepat, antara lain:
Melakukan klarifikasi dan koreksi langsung ke Bank Indonesia selaku regulator perbankan.
Melakukan sinkronisasi data dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Kota Banjarbaru untuk memastikan kesesuaian laporan.
Direktur Utama Bank Kalsel Fachrudin menegaskan komitmen bank untuk menjaga kepercayaan publik melalui tata kelola dan pelaporan yang akurat.
“Kami menyadari pentingnya keakuratan data bagi kepercayaan publik. Karena itu, kami segera melakukan klarifikasi ke Bank Indonesia dan menyesuaikan data dengan pihak terkait. Kami pastikan seluruh laporan keuangan Bank Kalsel valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Fachrudin.
Ia juga mengapresiasi kerja sama semua pihak yang telah membantu proses klarifikasi ini.
Bank Kalsel berkomitmen memperkuat sistem pelaporan keuangan dan meningkatkan keandalan tata kelola untuk menjaga integritas lembaga dan kepercayaan masyarakat. (L212)
