Langkar.id, BANJARMASIN – Sebagai bank pembangunan daerah, Bank Kalsel terus mempertegas perannya sebagai motor penggerak transformasi digital pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah di Kalimantan Selatan.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kolaborasi strategis bersama pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan dalam menghadirkan sistem pembayaran yang aman, mudah, dan terintegrasi.
Upaya itu semakin konkret melalui kegiatan gathering yang digelar Forum Komunikasi Pengelola Pendapatan Daerah (FKPPD) Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan pada Jumat, 30 Januari 2026, di Hotel Rattan Inn.
Mengusung tema “Sinergi Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah melalui Implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI), Optimalisasi Pemungutan Opsen PKB, BBNKB, dan MBLB serta Penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)”, kegiatan ini menjadi momentum konsolidasi lintas pemerintah daerah dalam mempercepat digitalisasi tata kelola keuangan.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Subhan Nor Yaumil; Staf Ahli Gubernur Kalimantan Selatan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Miftahul Chair; Ketua FKPPD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan yang juga Ketua BPKAD Kota Banjarmasin, Edy Wibowo; Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin; Direktur Bisnis Bank Kalsel, Ahmad Fauzi Noor; serta para kepala dinas atau perwakilan dari seluruh kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.
Bank Kalsel, Mitra Strategis Digitalisasi Pendapatan Daerah
Dalam sambutannya, Edy Wibowo menegaskan bahwa transformasi digital pengelolaan pendapatan daerah tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan infrastruktur dan sistem perbankan yang andal. Ia menilai peran Bank Kalsel sangat strategis dalam membangun ekosistem pembayaran digital yang terintegrasi.
“FKPPD memandang Bank Kalsel sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong digitalisasi sistem pembayaran pendapatan daerah. Dukungan melalui penguatan ETPD, implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI), serta pengembangan kanal pembayaran digital menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah,” paparnya.
Ia juga mendorong adanya kesamaan langkah dan komitmen antar pemerintah kabupaten/kota agar pemanfaatan sistem yang telah disiapkan dapat dioptimalkan secara berkelanjutan.
Pemprov Kalsel Dukung Percepatan ETPD
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Miftahul Chair, menegaskan dukungan penuh terhadap percepatan digitalisasi sistem pembayaran daerah.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan Bank Kalsel merupakan kunci dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, efisien, dan akuntabel.
“Percepatan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) diharapkan mampu mendukung optimalisasi pendapatan daerah sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat,” ucapnya.
KKI dan Opsen Pajak Jadi Strategi Akselerasi
Dalam pemaparan utama, Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, menyampaikan bahwa penguatan ekosistem pembayaran digital daerah menjadi bagian dari dukungan konkret terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Ia menekankan pentingnya implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI), optimalisasi pemungutan opsen PKB dan BBNKB, serta penguatan ETPD sebagai langkah strategis untuk mendorong akselerasi pengelolaan keuangan daerah berbasis digital.
“Kolaborasi ini diharapkan mampu menjadi akselerasi strategis bagi pemerintah daerah secara berkelanjutan, sehingga pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah semakin efektif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi,” ungkap Fachrudin.
Bahas Tantangan dan Praktik Terbaik
Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan sharing session yang menghadirkan Kepala Bapenda Kalsel Subhan Yaumil serta perwakilan Divisi Komersial & Korporat Bank Kalsel, Fajri, dengan Rini Muliana sebagai moderator. Diskusi membahas praktik terbaik, tantangan implementasi di lapangan, serta peluang optimalisasi pendapatan daerah melalui sistem pembayaran digital.
Melalui forum ini, FKPPD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan berharap sinergi antara pemerintah daerah dan Bank Kalsel semakin solid. Digitalisasi bukan hanya menjadi kebutuhan administratif, tetapi juga strategi jangka panjang untuk menghadirkan tata kelola keuangan yang lebih transparan, efisien, dan berdampak langsung bagi peningkatan pelayanan publik di Kalimantan Selatan. (L212/Adv)
