LANGKAR.ID, Banjarmasin – Hingga Maret 2025, serapan belanja negara di Kalimantan Selatan masih tergolong rendah. Dari total pagu anggaran sebesar Rp37,82 triliun, realisasi belanja baru mencapai Rp8,54 triliun atau 22,57 persen.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalsel, Syafriadi, menyampaikan data ini dalam rilis resmi perkembangan kinerja fiskal regional, Rabu (28/5/2025).
“Realisasi ini terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1,53 triliun (15,39 persen) dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp7,01 triliun (25,13 persen),” jelas Syafriadi.
Belanja APBN Turun, Efisiensi Ditekan
Menurut Syafriadi, pagu belanja APBN di Kalsel tahun ini turun 9,39 persen dibanding 2024. Penurunan ini berdampak langsung pada melambatnya pertumbuhan belanja hingga Maret.
“Transfer ke Daerah masih mendominasi struktur APBN Kalsel, yakni 84,89 persen dari total belanja. Meski dalam tekanan efisiensi anggaran, kami tetap menjaga agar belanja APBN memberi dampak positif bagi ekonomi daerah,” tegasnya.
Rincian Realisasi Belanja Pemerintah Pusat
Belanja Pegawai naik 8,72 persen (yoy) karena adanya rapelan TPG Non-PNS Kemenag dan LLDIKTI, kenaikan gaji pokok, serta tambahan jumlah PPPK.
Tunjangan kinerja (tunkin) melonjak 14,64 persen, sementara honor dan lembur naik signifikan hingga 20,21 persen.
Belanja Barang justru turun akibat efisiensi serta belum terealisasinya anggaran besar (Rp2 triliun) untuk program swasembada pangan.
Belanja Modal juga turun, terutama untuk proyek jalan, irigasi, jaringan, dan pengadaan mesin.
TKD Sudah Tersalurkan Rp7,01 Triliun
Penyaluran TKD sampai akhir Maret meningkat 13,26 persen secara tahunan. Kabupaten Hulu Sungai Utara jadi daerah dengan penyaluran tertinggi, yakni 29,54 persen dari pagu. Sedangkan Kabupaten Kotabaru jadi yang terendah, hanya 22,28 persen.
“Kabupaten Barito Kuala mencatat sejarah sebagai daerah pertama di Indonesia yang menyalurkan DAK Fisik tahun ini, tepatnya pada 26 Maret. Penyaluran tahap pertama di sektor air minum mencapai Rp2,62 miliar,” ungkap Syafriadi.
Pendapatan Daerah Masih Seret
Di sisi lain, pendapatan daerah se-Kalsel tercatat Rp8,07 triliun atau 19,21 persen dari target. Jika dibanding tahun lalu, terjadi kontraksi 14,82 persen.
Rinciannya:
- Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp1,67 triliun (19,80 persen)
- Dana Transfer: Rp6,25 triliun (18,98 persen)
- Lain-lain Pendapatan Sah: Rp147,67 miliar (22,95 persen)
Dana transfer masih menjadi penopang utama, menyumbang 77,45 persen dari total pendapatan daerah.
Kabupaten Tanah Laut mencatat capaian tertinggi secara persentase (29 persen dari target), sementara secara nominal, Pemprov Kalsel unggul dengan pendapatan terbesar.
Realisasi Belanja APBD masih di Bawah 11 Persen
Total belanja daerah se-Kalsel baru mencapai Rp5,23 triliun atau 10,98 persen dari pagu. Rinciannya:
- Belanja Operasi: Rp3,70 triliun
- Belanja Modal: Rp169,86 miliar
- Belanja Tak Terduga: Rp1,71 miliar
- Belanja Transfer: Rp1,36 triliun
Belanja APBD terkoreksi 5,70 persen dibanding tahun lalu. Belanja Modal mengalami penurunan paling tajam hingga 71,12 persen. Diikuti penurunan Belanja Tak Terduga (28,81 persen) dan Belanja Transfer (5,86 persen). Hanya Belanja Operasi yang naik 5,35 persen.
Kabupaten Banjar jadi daerah dengan persentase serapan tertinggi (15,3 persen). Sementara Pemprov Kalsel kembali memimpin secara nominal dengan belanja mencapai Rp1,52 triliun.(L212)
