LANGKAR.ID ,Banjarmasin – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyatakan sikap tegas untuk memperjuangkan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) bagi SMK swasta pada tahun anggaran 2026. Sikap ini muncul menyusul aspirasi yang disampaikan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Swasta se-Kalsel terkait adanya pengurangan alokasi BOSDA.
Aspirasi tersebut mengemuka dalam rapat yang digelar Komisi IV DPRD Kalsel bersama MKKS SMK Swasta se-Kalsel, Rabu (7/1/2026), di Banjarmasin. Rapat ini menjadi forum dialog langsung bagi pihak sekolah swasta untuk menyampaikan keberatan sekaligus harapan kepada wakil rakyat.
Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Jihan Hanifha mengatakan rapat tersebut penting sebagai ruang komunikasi agar DPRD mengetahui secara langsung dampak kebijakan penyesuaian BOSDA terhadap operasional SMK swasta.
“SMK swasta memiliki peran strategis dalam mencetak tenaga kerja siap pakai dan memperkuat pendidikan vokasi. Karena itu, masukan dari MKKS SMK Swasta ini menjadi perhatian serius bagi kami,” tegas Jihan.
Dalam pertemuan itu, MKKS SMK Swasta menyampaikan keberatan atas berkurangnya besaran BOSDA dibanding tahun-tahun sebelumnya. Mereka berharap pemerintah daerah dapat mengembalikan alokasi BOSDA seperti semula agar keberlangsungan kegiatan belajar-mengajar dan operasional sekolah tetap terjaga.
Menindaklanjuti aspirasi tersebut, Komisi IV DPRD Kalsel bersepakat untuk membawa persoalan BOSDA SMK swasta ke pembahasan tingkat lebih lanjut. Komisi IV akan menyampaikan aspirasi ini kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel.
Jihan berharap, pembahasan bersama Banggar dan TAPD dapat menghasilkan solusi terbaik yang mampu mengakomodasi kebutuhan SMK swasta tanpa mengabaikan kondisi keuangan daerah.
Rapat tersebut juga dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalsel. Dalam kesempatan itu, Dinas Pendidikan menyampaikan harapan agar ke depan anggaran pendidikan dapat ditingkatkan, sehingga kebijakan pengurangan BOSDA bagi SMK swasta tidak perlu lagi terjadi.
Melalui pertemuan ini, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya untuk terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan di daerah, termasuk memastikan kebijakan anggaran pendidikan berjalan adil, berkelanjutan, dan berpihak pada dunia pendidikan. (L212)
