LANGKAR.ID, Banjarmasin – Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menegaskan tiga isu besar yang wajib jadi pegangan pemerintah daerah dan pilar-pilar sosial di Kalimantan Selatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), Sekolah Rakyat, dan bansos tepat sasaran.
“Tiga hal ini saling terhubung. DTSEN sebagai basis data, sekolah rakyat untuk pendidikan anak miskin, dan bansos harus sampai ke yang berhak. Semua harus punya persepsi yang sama,” tegas Saifullah saat kunjungan kerja ke BBPPKS Banjarmasin, Selasa (23/9/2025).
Saifullah menjelaskan, DTSEN merupakan amanat Inpres Nomor 4 Tahun 2025 yang wajib jadi rujukan utama seluruh kementerian, lembaga, hingga pemda. Data ini dipakai untuk menjalankan program prioritas, termasuk sekolah rakyat dan bansos.
Ia menyebut, sekolah rakyat bukan hanya wadah pendidikan gratis, tapi juga miniatur pengentasan kemiskinan terintegrasi.
“Anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan, rumahnya dibantu agar lebih layak. Targetnya keluarga bisa naik kelas dalam 3–5 tahun,” jelasnya.
Terkait bansos, Kementerian Sosial bersama BPS sudah melakukan pengecekan lapangan terhadap 12 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Hasilnya, 1,9 juta KPM dinyatakan tidak layak menerima bantuan.
“Kami temukan penerima bansos yang sudah 5 sampai 15 tahun menerima, ada juga yang terindikasi main judi. Bahkan ada yang mengaku pegawai BUMN, dokter, pengacara, hingga anggota TNI/Polri,” ungkap Saifullah.
Ia menegaskan bansos harus dipindahkan ke warga yang benar-benar membutuhkan. Penerima lama yang masih layak diberi kesempatan reaktivasi lewat desa, kelurahan, dinas sosial, atau aplikasi SIKS-NG.
“Kami pastikan semua temuan ditindaklanjuti bersama pemda dan pendamping PKH. Bansos tidak boleh salah sasaran,” tutup Saifullah.(L212)
