LANGKAR.ID, Kandangan – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Kartoyo, mengajak masyarakat desa berperan aktif dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memanfaatkan potensi lokal. Hal ini disampaikan saat Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalsel Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang digelar di Desa Sungai Paring, Kecamatan Kandangan, Sabtu (18/10/2025).
Dalam kegiatan tersebut, Kartoyo menekankan pentingnya menggali dan mengoptimalkan potensi ekonomi desa agar mampu menopang program pemerintah sekaligus memperkuat kemandirian masyarakat.
“Hari ini kita melaksanakan sosialisasi Perda tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kita ingin menggali lebih dalam potensi-potensi yang ada di desa agar bisa menjadi penggerak ekonomi lokal,” ujar politisi Partai NasDem itu.
Menurutnya, kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah sangat dibutuhkan, terutama dalam menjalankan program MBG agar perputaran ekonomi di tingkat desa berjalan mandiri dan berkelanjutan.
“Tadi kita berdiskusi dengan warga agar ada sinergi antara masyarakat dan pemerintah. Misalnya, masyarakat bisa menyuplai bahan makanan seperti telur, ikan, dan sayur untuk dapur MBG. Jadi kebutuhan bahan bakunya berasal dari desa sendiri,” jelasnya.
Kartoyo juga menegaskan pentingnya pemberdayaan sektor UMKM, pertanian, perkebunan, dan perikanan untuk mendukung keberlangsungan program MBG. Ia mendorong agar pelaku usaha kecil dan para petani bisa ikut terlibat aktif.
“Kami ingin ekonomi ini bergulir di desa, dengan orang tua murid juga ikut terlibat. Pemerintah provinsi dan kabupaten perlu membantu agar UMKM, petani, dan nelayan bisa berdaya, sehingga mampu menjadi penopang utama program makan bergizi gratis,” tegasnya.
Menutup kegiatan, Kartoyo menyoroti pentingnya pengawasan terhadap kesehatan dan keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG. Ia menilai, kualitas makanan bagi anak-anak harus menjadi perhatian utama agar kasus keracunan tidak terulang.
“Selama ini kita juga khawatir, karena di beberapa tempat sudah ada kasus keracunan. Jadi kita ingin memastikan makanan anak-anak benar-benar sehat. Harus ada pengawasan ketat dan sanksi bila ada kelalaian. Kalau tidak bisa terjamin, lebih baik anggarannya diberikan langsung kepada orang tua murid,” pungkasnya. (L212)
