LANGKAR.ID ,Banjarmasin – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat gabungan lintas komisi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk merumuskan langkah konkret penanganan banjir yang kembali melanda sejumlah wilayah di Banua, Kamis (22/1/2026).
Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Kalsel, Supian HK. Ia menegaskan bahwa persoalan banjir tidak bisa lagi ditangani secara parsial, melainkan membutuhkan solusi komprehensif dari jangka pendek hingga jangka panjang.
“Hari ini kita langsung rapat. Selama sepekan kami turun ke dapil masing-masing saat reses. Hasil pantauan di lapangan itulah yang kami sampaikan kepada pihak eksekutif untuk didiskusikan bersama,” ujarnya.
Supian menilai, banjir yang terjadi dari tahun ke tahun menunjukkan tren dampak yang semakin meluas. Karena itu, DPRD telah berkoordinasi dengan Gubernur Kalsel, Muhidin, guna memastikan penanganan dilakukan secara serius dan terukur.
Ia memaparkan beberapa langkah prioritas yang harus segera dilakukan, di antaranya normalisasi sungai akibat pendangkalan serta penertiban hambatan di jalur transportasi sungai yang memperlambat surutnya debit air.
“Normalisasi alur sungai harus segera dilakukan. Hambatan di jalur transportasi sungai juga perlu ditertibkan agar penurunan debit air bisa lebih cepat. Mudah-mudahan dalam dua atau tiga hari ini sudah ada pergerakan,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Kalsel akan kembali mengundang pihak terkait pada awal bulan depan untuk mengevaluasi progres penanganan di lapangan. Selain itu, DPRD juga membuka peluang penambahan anggaran percepatan penanggulangan banjir melalui kolaborasi lintas sektor, baik pemerintah provinsi, kabupaten/kota, maupun pemerintah pusat.
Melalui langkah ini, DPRD Kalsel berharap penanganan banjir tidak lagi bersifat reaktif, melainkan menjadi strategi terpadu yang mampu meminimalkan risiko dan dampak bencana di masa mendatang. (L212)
