LANGKAR.ID ,Banjarmasin – DPRD Kalimantan Selatan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan warga Sidomulyo dan aliansi mahasiswa se-Kalsel. Dua isu besar mencuat dalam forum itu, yakni sengketa lahan di Banjarbaru dan wacana penetapan Pegunungan Meratus sebagai taman nasional.
RDPU berlangsung di Gedung DPRD Kalsel, Selasa (5/5/2026), dipimpin Ketua DPRD Kalsel Supian HK didampingi Wakil Ketua DPRD Kartoyo, Alpiya Rakhman, serta Wakil Ketua Komisi IV Gusti Iskandar Sukma Alamsyah.
Warga Sidomulyo, Kelurahan Guntung Payung, Kota Banjarbaru, meminta kepastian hukum dan rasa aman terkait sengketa lahan yang melibatkan pihak TNI.
Menanggapi hal itu, Supian menegaskan DPRD menghormati proses hukum yang sedang berjalan hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung.
“Hari ini kita sepakat dengan pihak terkait untuk menunggu keputusan pengadilan hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Apapun hasilnya nanti, kita akan terima sebagai keputusan hukum,” ujar Supian.
Ia memastikan DPRD tetap mencari jalan keluar apabila putusan nantinya tidak berpihak kepada warga.
“Sebagai wakil rakyat, kami akan berusaha memberikan solusi terbaik, termasuk melalui program bedah rumah bagi warga yang terdampak,” tambahnya.
Selain persoalan lahan, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM se-Kalsel juga menyuarakan pentingnya menjaga kelestarian Pegunungan Meratus.
Mereka menyoroti isu lingkungan, penegakan hukum, hingga keberlanjutan ekosistem kawasan Meratus yang selama ini menjadi penyangga kehidupan di Kalimantan Selatan.
Supian menilai wacana penetapan Pegunungan Meratus sebagai taman nasional harus dikaji secara menyeluruh dengan melibatkan masyarakat setempat.
“Semuanya kami ayomi dan rangkul, baik TNI, Polri, maupun masyarakat. DPRD tidak dalam posisi memutus perkara, tetapi memfasilitasi agar proses berjalan adil dan transparan,” tegasnya.
Diketahui, kawasan Pegunungan Meratus hingga kini masih berstatus hutan lindung dan belum resmi ditetapkan sebagai taman nasional. Kawasan itu membentang sekitar 640 ribu hektare di sembilan kabupaten/kota di Kalsel.
Pemerintah Provinsi Kalsel saat ini juga mendorong Meratus lebih dulu ditetapkan sebagai Geopark Nasional sebagai upaya menjaga keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan peningkatan ekonomi masyarakat. (L212)
