LANGKAR.ID ,JAKARTA – Ketua DPRD Kalimantan Selatan Supian HK bersama sejumlah anggota DPRD Kalsel mengantarkan langsung aspirasi mahasiswa yang tergabung dalam BEM se-Kalsel ke DPR RI di Jakarta, Kamis (2/4/2026).
Rombongan DPRD Kalsel diterima oleh anggota Komisi III DPR RI dalam pertemuan di Ruang Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD Kalsel menyampaikan sejumlah tuntutan mahasiswa yang sebelumnya disampaikan dalam dialog di daerah. Aspirasi itu menyoroti berbagai isu strategis, mulai dari penegakan hukum hingga persoalan tambang ilegal.
Salah satu tuntutan mahasiswa adalah meminta Kapolri melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia agar hukum dapat ditegakkan secara adil dan merata.
Mahasiswa juga mendorong penguatan peran Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sebagai lembaga pengawas eksternal kepolisian untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Selain itu, mahasiswa menyoroti regulasi perizinan pelaut di wilayah Kotabaru yang dinilai perlu diperbaiki agar lebih berpihak pada masyarakat pesisir.
Isu tambang ilegal juga menjadi perhatian utama. Mahasiswa meminta pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum menutup aktivitas tambang ilegal serta memberantas mafia tanah dan pencemaran lingkungan.
Tak hanya itu, mahasiswa juga mendesak pemerintah pusat segera menghadirkan regulasi yang lebih berpihak kepada masyarakat.
Ketua DPRD Kalsel Supian HK mengapresiasi DPR RI yang bersedia menerima aspirasi mahasiswa dari Kalimantan Selatan.
Menurutnya, pertemuan ini menjadi bagian penting dari proses penyaluran aspirasi daerah ke tingkat nasional.
“Kami sangat menghargai aspirasi yang disampaikan BEM se-Kalsel ini diterima dengan baik oleh DPR RI. Kami di DPRD provinsi akan terus memperjuangkan aspirasi ini agar suara mahasiswa didengar pemerintah pusat,” ujar Supian.
Ia berharap DPR RI dapat segera menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui rapat bersama mitra kerja terkait.
Supian juga berharap pemerintah merespons tuntutan tersebut secara cepat dan tepat agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum semakin meningkat.
“Kami berharap aspirasi ini bisa direspons dengan baik sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri serta menghadirkan keadilan bagi masyarakat Kalimantan Selatan dan Indonesia,” tambahnya.
Pertemuan itu turut dihadiri sejumlah anggota DPR RI dari Komisi III, di antaranya Rikwanto dari Fraksi Golkar, Mahfud Arifin dari Fraksi NasDem, serta Endang Agustina dari Fraksi PAN. Mereka mendengarkan aspirasi yang disampaikan dan berjanji akan memperjuangkannya di tingkat nasional. (L212)
