LANGKAR.ID ,Banjarmasin – DPRD Kalimantan Selatan menyampaikan sejumlah catatan penting terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Kalsel dalam rapat paripurna penyampaian rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Tahun Anggaran 2025, Selasa (5/5/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kalsel Supian HK dan dihadiri Sekretaris Daerah Kalsel Muhammad Syarifuddin yang mewakili gubernur.
Laporan rekomendasi DPRD dibacakan Wakil Ketua DPRD Kalsel Desy Oktavia Sari. Dalam penyampaiannya, DPRD menegaskan rekomendasi tersebut bukan sekadar formalitas administrasi.
“Rekomendasi DPRD bukan sekadar catatan administratif, melainkan bentuk evaluasi, koreksi, dan arahan yang harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam perbaikan kinerja ke depan,” ujar Desy.
DPRD menilai evaluasi terhadap LKPj menjadi bagian penting untuk memastikan jalannya pemerintahan daerah tetap akuntabel dan transparan.
Sejumlah sektor menjadi sorotan DPRD, mulai dari reformasi birokrasi, pelayanan publik berbasis digital, optimalisasi pendapatan daerah, percepatan pembangunan infrastruktur, hingga peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan.
Selain itu, DPRD meminta seluruh rekomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti dan dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan daerah seperti RKPD dan APBD.
Desy juga menegaskan DPRD Kalsel akan terus memantau tindak lanjut rekomendasi tersebut. Menurutnya, pelaksanaan yang tidak optimal akan menjadi catatan tersendiri dalam penilaian kinerja pemerintah daerah ke depan. (L212)
