LANGKAR.ID .BANJARMASIN – DPRD Kalimantan Selatan mulai pasang kuda-kuda menghadapi potensi krisis pangan akibat bencana. Komisi II langsung menggelar rapat kerja lintas komisi untuk merumuskan langkah strategis menjaga ketahanan pangan daerah, Selasa (14/4/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi II, Suripno Sumas, dengan fokus utama mengaitkan penanggulangan bencana dengan stabilitas pangan masyarakat.
“Sinergi antar instansi sangat penting agar mitigasi bencana bisa langsung berdampak pada ketahanan pangan,” tegasnya.
Rapat ini tak hanya melibatkan Komisi II. Perwakilan Komisi III, Aulia Azizah, dan Komisi I, Habib Hamid Bahasyim, turut hadir untuk memperkuat koordinasi lintas sektor.
Sejumlah instansi teknis juga dilibatkan, mulai dari Bappeda, BPKAD, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, hingga Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III dan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika.
Dalam pembahasan, DPRD menyoroti sejumlah isu krusial. Mulai dari penguatan cadangan pangan, pemetaan wilayah rawan bencana, hingga kesiapsiagaan menghadapi gangguan distribusi logistik akibat bencana alam.
Komisi II menegaskan, ketahanan pangan tidak bisa dipisahkan dari mitigasi bencana. Gangguan produksi hingga distribusi akibat banjir, kekeringan, atau karhutla berpotensi memicu krisis jika tidak diantisipasi sejak dini.
Karena itu, DPRD mendorong pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memperkuat peran masing-masing, sekaligus menyusun kebijakan yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Lewat rapat ini, DPRD Kalsel membidik langkah konkret dan sinergis agar daerah tetap tangguh menghadapi ancaman bencana tanpa mengorbankan ketersediaan pangan masyarakat. (L212)
