LANGKAR.ID, Jakarta – Kinerja DPRD Kalimantan Selatan, khususnya Badan Anggaran (Banggar), mendapat pengakuan langsung dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. DPRD Kalsel dinilai sebagai yang tercepat dalam menyelesaikan pembahasan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 di seluruh Indonesia.
Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo, menegaskan bahwa kecepatan ini bukan semata mengejar target waktu, melainkan bentuk nyata komitmen legislatif dan eksekutif untuk menghadirkan perencanaan anggaran yang berpihak pada masyarakat.
“Kita ingin setiap program benar-benar berdampak langsung. Jangan sampai hanya anggaran tertulis di kertas, tapi tidak menyentuh kebutuhan masyarakat. Kalau tidak realistis, lebih baik tidak dianggarkan,” tegas Kartoyo saat membuka Focus Group Discussion (FGD) antara Banggar DPRD Kalsel dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Jakarta, Senin (21/7/2025).
Kartoyo menyebut, penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026 harus dilakukan secara hati-hati dan harmonis, mengingat tantangan fiskal ke depan yang penuh ketidakpastian serta meningkatnya ekspektasi publik terhadap layanan dasar.
“FGD ini bukan rutinitas tahunan, tapi forum strategis untuk memastikan arah kebijakan fiskal Kalsel betul-betul berdampak bagi rakyat,” tambahnya.
Dalam forum yang sama, Kasubdit Perencanaan Anggaran Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI, Roy John Erasmus, memberikan apresiasi kepada DPRD Kalsel atas langkah cepat dan sigap dalam menyusun perubahan APBD 2025.
“Kalsel menjadi daerah pertama se-Indonesia yang langsung bergerak cepat membahas perubahan APBD usai pelantikan kepala daerah dan DPRD. Ini contoh positif dalam mendukung ketertiban perencanaan keuangan daerah,” ungkap Roy.
Ia berharap keberhasilan DPRD Kalsel bisa menjadi rujukan bagi daerah lain dalam mempercepat proses perencanaan dan penganggaran, serta menjaga keselarasan dengan kebijakan nasional, RPJMN, maupun RPJMD daerah.
FGD ini juga diharapkan menjadi ruang diskusi produktif untuk menyusun program prioritas yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan pembangunan Kalsel ke depan. (L212)
