LANGKAR.ID, Banjarmasin – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menerima aspirasi dari massa aksi yang tergabung dalam Ikatan Putra-Putri Indonesia (IPPI) Kalsel, Senin (7/7/2025). Aksi unjuk rasa yang digelar di depan Gedung DPRD Kalsel atau yang dikenal sebagai “Rumah Banjar” itu menyuarakan tiga isu krusial yang menjadi perhatian publik.
Koordinator aksi, Din Jaya, menyampaikan tiga pokok tuntutan IPPI, yakni evaluasi 100 hari kerja Pemerintah Provinsi Kalsel, peninjauan ulang proyek pembangunan stadion sepak bola internasional di Km 17, dan dugaan intervensi kepala daerah dalam pemberian dana hibah kepada OKP, LSM, dan Ormas.
Aspirasi para demonstran diterima langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rais Ruhayat, Sekretaris Komisi I Ilham Nor, dan Sekretaris Komisi IV Bambang Yanto Permono.
Menanggapi tuntutan tersebut, Rais Ruhayat menjelaskan bahwa pihaknya tengah menyusun Raperda tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Ia menegaskan, regulasi itu akan menjadi payung hukum agar pemberian bantuan keuangan bagi OKP dan ormas memiliki dasar yang kuat dan transparan.
“Kami sedang menggodok raperda ini bersama Pansus I. Harapannya nanti tidak ada lagi ketidakjelasan dalam tata kelola bantuan ke ormas,” ujarnya.
Sementara itu, menanggapi pembangunan stadion bertaraf internasional di Km 17, Bambang Yanto Permono menegaskan bahwa proyek tersebut masih dalam tahap kajian dan belum menyentuh penggunaan dana APBD.
“Belum ada pengerjaan apa pun. Semua masih dikaji. DPRD akan ikut mengawal perencanaan dan pelaksanaannya agar tetap transparan dan sesuai kebutuhan masyarakat,” tegas Bambang.
DPRD Kalsel memastikan akan terus menampung dan mengawal aspirasi publik demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berpihak pada masyarakat. (L212)
