LANGKAR.ID, Banjarmasin – Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin menegaskan komitmennya terhadap kedisiplinan kepala daerah saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kalsel, Kamis (24/4/2025), di Mahligai Pancasila, Banjarmasin.
Sebelum menyampaikan sambutan, Gubernur yang hadir bersama Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman dan Pj Sekdaprov Muhammad Syarifuddin secara langsung mengecek kehadiran bupati dan wali kota satu per satu.
“Khusus hari ini, ulun handak maabsen dulu, bupati mana haja yang hadir,” ucap Gubernur Muhidin di depan forum.
Dari 13 kabupaten/kota di Kalsel, hanya tiga kepala daerah yang hadir langsung: Bupati Barito Kuala Bahrul Ilmi, Pj Wali Kota Banjarbaru Subhan Noor Yaumil, dan Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif (yang datang usai pembukaan). Selebihnya hanya mengutus wakil atau sekretaris daerah.
Gubernur pun memberikan pujian khusus kepada Bupati Batola atas kehadirannya dan komitmennya terhadap forum perencanaan daerah.
“Inilah Batola, jempol untuk bupati Batola. Kalau kekurangan truk sampah dibantu lagi, kalau mau percepat tandatanganku silakan. Yang lain, biar kulambatkan,” tegasnya, disambut riuh peserta.
Muhidin bahkan meminta klarifikasi langsung kepada Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto yang turut hadir, terkait aturan bagi kepala daerah yang kerap mangkir dari undangan penting gubernur.
“Pak Wakil Menteri, adakah aturan kalau tidak mengindahkan undangan beberapa kali, ada sanksinya?” tanya Gubernur yang dibalas isyarat jempol oleh Bima Arya.
Dalam arahannya, Wamendagri pun menyentil sikap sejumlah kepala daerah yang hanya mengutus perwakilan.
“Ada aturannya. Pak Gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat berhak memberikan sanksi,” tegas Bima Arya.
Musrenbang kali ini membahas penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026, sekaligus menyerap masukan dari para pemangku kepentingan lintas sektor.
Acara juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Kalsel Kartoyo yang menyampaikan pokok-pokok pikiran dewan, para kepala daerah, kepala Bappeda dan Balitbangda se-Kalsel, pimpinan BUMD, instansi vertikal, akademisi, serta mitra pembangunan lainnya.
Gubernur Muhidin menutup arahannya dengan pesan tajam: kolaborasi dan komunikasi adalah kunci keberhasilan pembangunan. Tanpa kehadiran langsung kepala daerah, sinergi dan kecepatan eksekusi program bisa terganggu. (L212)
