LANGKAR.ID, Banjarbaru– Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin menegaskan seluruh SKPD wajib bergerak cepat dan disiplin dalam menjalankan program pembangunan. Teguran ini disampaikan langsung saat memimpin Rapat Evaluasi Realisasi Fisik dan Keuangan Pemprov Kalsel tahun 2025 di Kantor Bappeda, Kamis (22/5/2025).
“Percepatan pelaksanaan dan disiplin pengelolaan itu kunci. Kalau lambat, target pembangunan bisa meleset,” tegas Muhidin di hadapan para kepala SKPD.
Gubernur menginstruksikan beberapa langkah konkret yang harus segera dijalankan, di antaranya:
Percepatan administrasi dan penunjukan pejabat teknis
Penguatan pendampingan teknis dan adaptasi sistem
Evaluasi kebijakan BLUD dan optimalisasi PAD
Peningkatan disiplin pelaporan dan dokumentasi kegiatan
Ia meminta SKPD lebih sigap dan terarah dalam mengeksekusi program prioritas daerah demi pelayanan publik yang efisien dan berkelanjutan.
Realisasi Naik, Tapi Masih Banyak PR
Kepala Bappeda Kalsel, H. Ariadi Noor, mengungkapkan, hingga April 2025, realisasi keuangan mencapai Rp2,07 triliun atau 17,61% dari pagu Rp11,77 triliun. Angka ini naik dibanding April 2024 yang hanya 14,64%.
Realisasi fisik juga naik tipis dari 25,36% menjadi 26,06%. Meski begitu, kinerja SKPD belum sepenuhnya memuaskan. Dari 49 SKPD:
43 SKPD realisasi anggaran di atas 10%
6 SKPD masih di bawah 10%
46 SKPD realisasi fisik di atas 10%
3 SKPD belum tembus angka minimal
Ariadi menyebut sejumlah kendala, mulai dari gangguan akun LPSE, transisi sistem e-Catalog versi 5 ke 6, hingga perubahan pejabat teknis yang memperlambat proses belanja dan pelaksanaan program.
Khusus SKPD dengan pola BLUD, realisasi keuangan terganggu akibat rendahnya capaian PAD serta kebijakan layanan gratis yang berdampak pada pendapatan.
Rapat ini dihadiri oleh Pj. Sekdaprov M. Syarifuddin, staf ahli gubernur, tenaga ahli, dan seluruh kepala SKPD di lingkungan Pemprov Kalsel. Beberapa kepala dinas juga melaporkan langsung progres dan tantangan di lapangan.(L212)
