LANGKAR.ID, Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mulai mempersiapkan langkah strategis untuk menjaga ketahanan pangan menghadapi musim kemarau 2025. Salah satunya dengan mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Swasembada Pangan secara virtual dari Command Center Kantor Gubernur Kalsel, Selasa (3/6/2025).
Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian dan SDM, Husnul Hatimah, mewakili Gubernur H. Muhidin dalam rapat tersebut. Ia hadir bersama Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov H. Berkatullah, Kabid Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Kalsel Saptono, serta sejumlah pejabat terkait. Rapat dipimpin oleh Sekjen Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, didampingi Sekretaris Kementerian Pertanian, Ali Jamil.
Husnul menjelaskan, pemerintah pusat menekankan pentingnya pengecekan sistem irigasi dan pompanisasi sebagai bagian dari persiapan penambahan luas tanam. Selain itu, daerah juga diminta memetakan wilayah sentra produksi beras agar tetap bisa panen meski di tengah musim kering.
“Rapat ini membahas strategi swasembada pangan secara komprehensif. Mulai dari kesiapan menghadapi kemarau, pengelolaan sumber daya air, hingga peningkatan produksi pertanian,” jelas Husnul usai rakor.
Materi disampaikan oleh para direktur jenderal dari Kementerian Pertanian dan Kementerian PUPR, dan ditutup dengan arahan langsung dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.
Dalam arahannya, Mendagri Tito menegaskan bahwa ketahanan pangan menjadi prioritas utama Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai kebutuhan pangan sebagai urusan mendasar yang tak bisa ditunda.
“Musim kemarau tahun ini bisa jadi tantangan besar. Kita harus bergerak cepat. Daerah-daerah rawan kekeringan harus pastikan sawahnya tetap berproduksi,” tegas Tito.
Ia pun meminta seluruh sekretaris daerah, kepala dinas pertanian, kepala dinas PUPR, hingga inspektur daerah untuk turun langsung mengawasi pelaksanaan kebijakan di lapangan.
Tito juga mempersilakan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, untuk memaparkan upaya-upaya konkret pemerintah pusat. Mulai dari pengembangan produktivitas padi, pengucuran anggaran irigasi, hingga penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) ke petani.
Melalui koordinasi lintas sektor ini, pemerintah pusat dan daerah berharap mampu menjaga ketersediaan pangan nasional tetap stabil di tengah tantangan cuaca ekstrem. (L212)
