LANGKAR.ID, BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, melalui Pelaksana Tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Muhamad Muslim, menghadiri Musyawarah Wilayah (Muswil) Hidayatullah Kalimantan Selatan ke-VI Tahun 2025. Kegiatan tersebut digelar di Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Sabtu (20/12/2025).
Dalam sambutannya, Muhamad Muslim menegaskan dinamika sosial masyarakat saat ini semakin kompleks dengan cara berpikir yang kian beragam. Kondisi tersebut, menurutnya, menuntut pendekatan dakwah yang tidak hanya benar secara substansi, tetapi juga tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
“Dakwah tidak cukup hanya benar, tetapi juga harus tepat dan dirasakan manfaatnya. Musyawarah Wilayah Hidayatullah ke-6 ini menjadi ruang penting untuk berhenti sejenak dari rutinitas, mengevaluasi peran dan dampak organisasi, serta merumuskan langkah-langkah strategis agar dakwah semakin relevan dan membumi,” ujarnya.
Ia menekankan organisasi keagamaan memiliki peran strategis dalam kehidupan sosial masyarakat Kalimantan Selatan. Peran tersebut tidak hanya menjaga nilai-nilai keislaman, tetapi juga merawat harmoni sosial, memperkuat karakter generasi muda, serta menjadi mitra kritis dan konstruktif bagi pemerintah daerah.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memandang Hidayatullah sebagai bagian dari kekuatan sosial yang mampu menjembatani nilai-nilai agama dengan realitas kehidupan masyarakat saat ini,” katanya.
Lebih lanjut, Muslim menyampaikan tantangan keumatan saat ini membutuhkan dakwah yang tidak berhenti di mimbar, pendidikan yang tidak terbatas di ruang kelas, serta gerakan sosial yang hadir langsung di tengah persoalan umat.
Melalui Muswil VI ini, Pemprov Kalsel berharap lahir gagasan-gagasan yang tidak hanya ideal, tetapi juga dapat diterjemahkan menjadi kerja nyata yang terukur dan berkelanjutan. Pemerintah daerah pun membuka ruang seluas-luasnya untuk memperkuat kolaborasi dengan seluruh elemen umat, termasuk organisasi Hidayatullah.
“Pembangunan daerah tidak bisa berjalan sendiri. Ia membutuhkan partisipasi, kepercayaan, dan peran aktif masyarakat sipil. Ketika pemerintah dan organisasi kemasyarakatan berjalan seiring, dampak pembangunan akan lebih terasa dan bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (L212)
