LANGKAR.ID, Banjarmasin – Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR menghadiri Rapat Koordinasi Nasional yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) di Jogja Expo Center, Yogyakarta, Rabu (19/3). Rakor ini menjadi ajang penting bagi para kepala daerah untuk memperkuat komitmen tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
Didampingi Sekda Kota Banjarmasin Ikhsan Budiman dan Ketua Komisi III DPRD Muhammad Ridho Akbar, Yamin mengikuti langsung pengarahan yang disampaikan Ketua KPK RI Setyo Budiyanto.
Setyo menekankan bahwa integritas kepala daerah harus terus dijaga, bahkan setelah resmi menjabat. Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan aparat hukum untuk mencegah serta memberantas korupsi.
“Setelah dilantik, yang terpenting adalah menjaga komitmen untuk menjalankan pemerintahan yang baik. Kami tetap memantau, meski tak selalu terlihat di lapangan,” tegas Setyo.
Ia turut menyoroti rendahnya skor Monitoring Center Prevention (MCP), terutama dalam sektor pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, perbaikan menyeluruh terhadap sistem anggaran dan pengawasan sangat diperlukan guna mendongkrak Indeks Persepsi Korupsi (IPK) nasional.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Yamin menyampaikan apresiasi atas arahan KPK dan menegaskan bahwa Pemko Banjarmasin siap memperkuat transparansi dan pengawasan.
“Pemko Banjarmasin berkomitmen memperkuat sistem pengawasan dan transparansi, terutama dalam pengelolaan anggaran serta layanan publik. Ini sejalan dengan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” ujar Yamin.
Rakor ini diikuti para kepala daerah dari seluruh Indonesia, menjadi momentum memperkuat sinergi nasional dalam membangun pemerintahan daerah yang bebas dari praktik korupsi.(L212)
