LANGKAR.ID ,BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mulai tancap gas membenahi pengelolaan air. Lewat Dinas PUPR, pemprov mematangkan pembentukan Dewan Sumber Daya Air (SDA) untuk memperkuat koordinasi penanganan banjir hingga kekeringan.
Langkah ini diawali dengan pembentukan tim pemilihan anggota dewan dalam rapat yang digelar, Rabu (15/4/2026).
Sekretaris Dinas PUPR Kalsel, Alain Filmore Harris, menegaskan tantangan pengelolaan air di Kalsel makin kompleks. Mulai dari banjir, kekeringan, hingga pencemaran sungai kini berdampak lintas wilayah.
“Masalah ini tidak bisa ditangani sendiri-sendiri. Perlu koordinasi kuat lintas sektor,” tegasnya.
Ia memastikan, Dewan SDA akan jadi wadah strategis untuk menyatukan kebijakan dan kepentingan berbagai pihak, mulai dari pemerintah hingga stakeholder terkait.
Pembentukan dewan ini juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 yang mewajibkan adanya kelembagaan pengelolaan air di daerah.
Saat ini, Pemprov Kalsel mengakui keanggotaan dewan belum aktif, meski sebelumnya sempat terbentuk pada 2014. Karena itu, pembentukan ulang dinilai mendesak.
Kepala Seksi Drainase, Sungai dan Pantai, Dewi Noviaty Azizah, menjelaskan tim yang dibentuk akan melibatkan berbagai instansi penting. Mulai dari Bappeda, PUPR, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Kelautan, hingga Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika.
Tim ini nantinya bertugas mengkaji ketersediaan air, menyusun Indeks Ketahanan Air (IKA), hingga merumuskan langkah antisipasi bencana seperti banjir dan kekeringan.
“Dengan tim ini, koordinasi akan lebih terarah dan pengelolaan air bisa dilakukan secara terintegrasi,” jelasnya.
Pemprov Kalsel pun membidik pembentukan Dewan SDA segera rampung. Harapannya, berbagai persoalan klasik seperti banjir, alih fungsi lahan, hingga krisis air bisa ditangani lebih cepat dan tepat.
Langkah ini sekaligus jadi upaya serius menjaga ketahanan lingkungan dan keberlanjutan sumber daya air di Banua. (L212)
