LANGKAR.ID,Banjarbaru – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan (Kalsel) terus menjadi perhatian. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel mencatat 2.586 kejadian karhutla dengan luas lahan terdampak mencapai 16.539,65 hektare sepanjang 1 Januari hingga 4 September 2026.
Kepala BPBD Kalsel Ronny Eka Saputra mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan karhutla di seluruh kabupaten/kota. Pemerintah juga memperkuat pengendalian dengan melibatkan berbagai unsur sesuai kondisi di lapangan.
“Data ini menjadi gambaran perkembangan karhutla di Kalimantan Selatan sampai dengan 4 September 2026. Karena itu, pengendalian terus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan unsur terkait sesuai kondisi di lapangan,” ujar Ronny.
Kabupaten Banjar Catat Lahan Terdampak Terluas
Data BPBD Kalsel menunjukkan Kabupaten Banjar menjadi wilayah dengan luas lahan terdampak terbesar. Tercatat 514 kejadian karhutla dengan luas mencapai 4.105,70 hektare.
Berikut wilayah dengan jumlah kejadian dan luas lahan terdampak karhutla:
- Kabupaten Banjar: 514 kejadian, 4.105,70 hektare.
- Tanah Laut: 381 kejadian, 2.339,35 hektare.
- Hulu Sungai Selatan: 358 kejadian, 3.063,12 hektare.
- Banjarbaru: 512 kejadian, 2.102,94 hektare.
- Tapin: 203 kejadian, 1.831,33 hektare.
- Barito Kuala: 199 kejadian, 1.651,80 hektare.
- Hulu Sungai Utara: 107 kejadian, 608,28 hektare.
- Tanah Bumbu: 79 kejadian, 216,85 hektare.
- Balangan: 71 kejadian, 217,71 hektare.
- Hulu Sungai Tengah: 69 kejadian, 207,91 hektare.
- Kotabaru: 48 kejadian, 58,07 hektare.
- Tabalong: 29 kejadian, 135,13 hektare.
- Banjarmasin: 16 kejadian, 1,45 hektare.
18.661 Titik Hotspot Terdeteksi
Selain mencatat kejadian di lapangan, BPBD Kalsel juga memantau titik panas atau hotspot sebagai bagian dari sistem deteksi dini.
Hingga 4 September 2026, tercatat 18.661 titik hotspot di Kalsel. Data tersebut bersumber dari SIPONGI Kementerian Kehutanan dengan dukungan data satelit NASA-MODIS, NASA-SNPP, dan NASA-NOAA20.
Ronny mengatakan data hotspot dan kejadian karhutla menjadi dasar bagi petugas dalam menentukan langkah pemantauan dan pengendalian.
“Pemantauan hotspot dan kejadian di lapangan harus berjalan beriringan. Informasi yang diperoleh menjadi bahan untuk menentukan langkah penanganan secara cepat dan tepat, sehingga potensi karhutla dapat terus dikendalikan,” katanya.
Ia menegaskan kewaspadaan tetap diperlukan, khususnya di wilayah yang memiliki riwayat kejadian karhutla tinggi. Koordinasi lintas sektor juga terus diperkuat untuk merespons potensi kebakaran sedini mungkin.
BPBD Kalsel mengajak pemerintah daerah, aparat, petugas lapangan, dan masyarakat terlibat aktif dalam pencegahan karhutla. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk mencegah kebakaran meluas sekaligus melindungi masyarakat dan lingkungan.
BPBD menegaskan data tersebut merupakan akumulasi kejadian periode 1 Januari-4 September 2026, bukan jumlah kejadian yang terjadi hanya pada 4 September 2026. (L212)
