LANGKAR.ID, Banjarmasin – Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin terus mengebut pemerataan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Lewat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemkot menargetkan pembangunan rumah susun (rusun) di seluruh kecamatan hingga 2026 mendatang.
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarmasin, Chandra Iriandi, menyebut pihaknya telah menyiapkan studi kelayakan pembangunan rusun sejak 2024. Tahun ini, fokus diarahkan di Banjarmasin Timur dan Banjarmasin Selatan, sementara Banjarmasin Utara dan Barat akan menyusul pada 2026.
“Target kami, seluruh kecamatan di Banjarmasin memiliki rumah susun. Tahun 2026 kami fokus pada pembebasan lahan. Setelah statusnya clean and clear, kami akan mengusulkan pembangunan ke Kementerian PUPR,” ujar Chandra, Senin (6/10/2025).
Setiap rusun akan disesuaikan dengan karakteristik wilayah. Rusun di Banjarmasin Timur rencananya diperuntukkan bagi relokasi warga terdampak pembangunan pasar, sedangkan di Banjarmasin Selatan akan menjadi bagian dari Program Nasional Tiga Juta Rumah dengan konsep hunian vertikal dan rumah tapak.
Untuk Banjarmasin Utara, pembangunan direncanakan di kawasan Kuin, wilayah yang hingga kini belum memiliki rumah susun sewa (rusunawa).
“Kecamatan Utara masih kekurangan hunian untuk MBR. Harga tanah di sana cukup tinggi, sementara kebutuhan tempat tinggal sangat besar,” jelas Chandra.
Setiap proyek rusun diperkirakan menelan biaya sekitar Rp12 miliar per bangunan, dengan kebutuhan lahan minimal satu hektare untuk dua bangunan.
Adapun harga sewa unit rusunawa yang sudah beroperasi saat ini berkisar Rp200 ribu hingga Rp300 ribu per bulan, sudah termasuk subsidi dari Pemkot Banjarmasin.
“Kami berharap rusunawa bisa menjadi solusi nyata bagi warga yang belum memiliki tempat tinggal layak, khususnya di wilayah padat penduduk,” tambahnya.
Setelah seluruh studi kelayakan rampung, Pemkot Banjarmasin juga akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebagai bagian dari tahapan persiapan pembangunan. (L212)
