LANGKAR.ID, Banjarmasin – Setelah disahkan dalam rapat paripurna, Raperda tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2025–2029 kini memasuki babak baru. Pansus III DPRD Kalsel langsung tancap gas dengan menggelar rapat lanjutan bersama eksekutif, Senin (2/6/2025) siang.
Rapat digelar guna menyempurnakan dokumen pendukung sebelum dikirim ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri RI) untuk tahap evaluasi.
“RPJMD sudah kita paripurnakan. Sekarang kita fokus menyelaraskan pendapatan dan belanja daerah, termasuk menyusun pagu indikatif tiap tahunnya,” kata Ketua Pansus III, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, usai rapat.
Libatkan OPD Kunci, Fokus pada Sinkronisasi
Bertempat di Gedung DPRD Kalsel, rapat turut melibatkan sejumlah mitra kerja strategis, seperti:
Bappeda Provinsi Kalsel
BPKAD Provinsi Kalsel
Bapenda Provinsi Kalsel
Biro Hukum Setda Provinsi Kalsel
Langkah ini diambil untuk memastikan sinkronisasi antara kebijakan fiskal dan aspek hukum, agar dokumen RPJMD tak hanya sah secara administratif, tapi juga layak diterapkan secara teknis dan praktis.
Visi Misi Harus Realistis dan Terukur
Menurut Gusti Iskandar, sinergi legislatif dan eksekutif menjadi kunci dalam merancang arah pembangunan lima tahun ke depan. Pansus III ingin memastikan RPJMD bukan sekadar formalitas, tapi benar-benar menjadi kompas pembangunan Banua.
“Kami ingin RPJMD ini jadi kompas pembangunan Kalsel. Visi harus terukur, misi harus realistis. Jangan sampai ambisius di atas kertas tapi kosong di lapangan,” tegasnya.
Menuju Evaluasi Kemendagri
Evaluasi dari Kemendagri menjadi tahap akhir sebelum RPJMD disahkan secara final dan dijalankan sebagai pedoman pembangunan Kalsel hingga 2029. DPRD berharap dokumen ini bisa lolos tanpa catatan signifikan.(L212)
