BerandaAdvertorialMuhidin Cabut WFH ASN Kalsel: Mulai Jam 8 Sudah Harus di Kantor

Muhidin Cabut WFH ASN Kalsel: Mulai Jam 8 Sudah Harus di Kantor

LANGKAR.ID, Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) mencabut kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Mulai 1 Oktober 2026, seluruh ASN kembali bekerja penuh dari kantor.

Gubernur Kalsel H Muhidin mengatakan keputusan itu diambil setelah Pemprov Kalsel mengevaluasi penerapan WFH yang sebelumnya berlaku setiap Jumat. Hasil evaluasi menunjukkan kebijakan tersebut belum memberikan efisiensi yang signifikan.

“Setelah kita evaluasi selama ini, WFH ini ternyata tidak ada efisiensi yang signifikan,” ujar Muhidin seusai memimpin Rapat Koordinasi Lintas SKPD Pemprov Kalsel di Ruang Rapat Aberani Sulaiman, Kamis (1/10/2026).

Muhidin menyebut evaluasi mencakup sejumlah aspek, termasuk penggunaan listrik di perkantoran dan biaya transportasi pegawai yang melakukan perjalanan dari Banjarmasin menuju Banjarbaru.

“Atas dasar itu, maka mulai bulan Oktober ini saya perintahkan untuk masuk kembali. WFH tidak ada lagi, kita cabut mulai 1 Oktober,” tegasnya.

Pencabutan WFH tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Nomor 100.3.4.1/01962/ORG/2026 tentang Pemberhentian Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Tempat Tinggal (Work From Home) di Lingkungan Pemprov Kalsel.

Surat edaran itu menegaskan ASN tidak lagi menjalankan tugas kedinasan dari rumah setiap Jumat. Seluruh pegawai wajib bekerja di kantor sesuai ketentuan hari dan jam kerja yang berlaku.

ASN Diminta Hadir Mulai Pukul 08.00 WITA

Muhidin juga mengingatkan ASN agar mematuhi ketentuan jam kerja. Ia menyebut waktu kehadiran pegawai ditetapkan mulai pukul 08.00 WITA dengan toleransi hingga pukul 09.00 WITA.

Namun, Muhidin menegaskan toleransi tersebut bukan berarti ASN boleh baru hadir pukul 09.00 WITA.

“Jam kehadiran ASN Provinsi ini jam 8, tapi diberi toleransi sampai jam 9. Tetapi jangan sampai diberikan turunan di sini jam 9, jam 9 hanya turun. Artinya jam 8 harus sudah hadir,” jelasnya.

Ia meminta seluruh kepala SKPD memastikan pegawai hadir tepat waktu. Menurutnya, ASN harus sudah berada di kantor sejak pagi agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal.

“Yang penting di kantor itu jam 8 sudah ada orang untuk bisa melayani masyarakat yang ada di kantornya masing-masing,” katanya.

Dengan berlakunya surat edaran terbaru tersebut, Surat Edaran Nomor 100.3.4.1/01128/ORG/2026 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Transformasi Budaya Kerja ASN di lingkungan Pemprov Kalsel dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Surat edaran terbaru ditetapkan di Banjarbaru pada 1 Oktober 2026 oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel H Muhammad Syarifuddin atas nama Gubernur Kalsel. (L212)

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -

BACA JUGA