LANGKAR.ID, BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, menegaskan agar seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tetap bekerja dengan baik tanpa perlu khawatir setelah menjalani asesmen di Dinas Psikologi TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta.
“Sementara kita sudah melakukan asesmen, tapi malah ribut seakan-akan akan ada yang dinon-jobkan atau digeser,” kata Muhidin usai Rapat Koordinasi Pemprov Kalsel di eks Kantor Gubernur Kalsel, Jumat (31/1/2025).
Ia meminta para pejabat tidak terlalu memikirkan isu pergeseran jabatan, tetapi tetap bekerja secara optimal. Evaluasi terhadap kinerja akan dilakukan dalam enam bulan ke depan sebelum keputusan lebih lanjut diambil.
Dari hasil asesmen, diketahui bahwa dari 46 peserta eselon II, hanya 3 yang masuk kategori optimal, 19 cukup optimal, dan 24 kurang optimal. Sementara di eselon III, ada 19 yang optimal, 9 cukup optimal, dan 6 kurang optimal.
“Untuk sementara, saya akan lakukan pergeseran sesuai keahlian dan penempatan yang tepat. Jabatan yang kosong akan dilelang, dan semua akan dievaluasi dalam enam bulan ke depan,” jelasnya.
Dalam rapat tersebut, Muhidin juga menyoroti beberapa hal penting terkait pembangunan daerah, mulai dari penghematan anggaran, pemanfaatan e-katalog, penyaluran hibah, tenaga non-ASN, hingga rencana konsultasi dengan KPK.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri Plt Sekda Kalsel, Muhammad Syarifuddin, serta Staf Khusus Gubernur, Muhammad Amin. Acara diawali dengan penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) dan Pakta Integritas oleh seluruh kepala SKPD.(L212)
