LANGKAR.ID, BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2026 sebagai langkah strategis menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.
. Forum ini menjadi titik krusial dalam menentukan arah pembangunan Kalsel ke depan, dengan fokus pada penguatan sumber daya manusia (SDM), investasi, dan infrastruktur berkualitas.
Kegiatan yang berlangsung di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru ini mempertemukan para pemangku kepentingan, mulai dari kepala daerah se-Kalsel, DPRD, perbankan, akademisi, hingga pelaku usaha.
Mengusung tema “Penguatan SDM dan Investasi di Sektor Unggulan Perekonomian dengan Dukungan Infrastruktur yang Berkualitas”, Musrenbang kali ini menegaskan bahwa pembangunan tidak lagi hanya berorientasi fisik, tetapi juga menyasar perubahan pola pikir dan kemandirian masyarakat dalam mengelola potensi daerah.
Acara dibuka langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, dan dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, secara virtual. Turut hadir pula para bupati dan wali kota, termasuk Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin.
Dalam arahannya, Wamendagri menekankan pentingnya sinkronisasi antara program pusat dan daerah, terutama dalam mendukung prioritas nasional seperti transformasi sosial, penguatan pendidikan, konektivitas infrastruktur, ketahanan pangan, hingga adaptasi perubahan iklim.
“Penyusunan RKPD 2027 harus selaras dengan visi Kalsel 2025–2029, yakni memantapkan posisi sebagai gerbang logistik Kalimantan sekaligus penyangga Ibu Kota Nusantara,” ujarnya, Selasa (7/4/2026).
Ia juga mengingatkan pentingnya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, agar tidak muncul program tanpa dasar yang jelas dalam dokumen pembangunan.
Sementara itu, Gubernur Muhidin memaparkan capaian positif indikator makro Kalsel. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2025 meningkat menjadi 76,10 persen, menempatkan Kalsel di peringkat ke-13 nasional. Pertumbuhan ekonomi juga mencapai 5,22 persen, melampaui rata-rata nasional.
Selain itu, tingkat ketimpangan ekonomi tergolong rendah dengan rasio Gini 0,281, serta tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang berhasil ditekan menjadi 4,16 persen—lebih baik dibandingkan angka nasional.
“Alhamdulillah, capaian ini menunjukkan arah pembangunan kita berada di jalur yang tepat,” ujar Muhidin.
Namun demikian, persoalan banjir yang kerap melanda sejumlah wilayah masih menjadi perhatian serius. Pemerintah provinsi kini mendorong langkah konkret, mulai dari pengerukan dan normalisasi sungai hingga rencana pembangunan sodetan di Hulu Sungai Utara sepanjang 30–40 kilometer.
“Pengerukan Sungai Alalak terus kita lakukan agar aliran air lebih cepat menuju Sungai Barito. Ini bagian dari upaya terpadu penanganan banjir,” jelasnya.
Melalui Musrenbang ini, Pemprov Kalsel menegaskan komitmennya untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, sekaligus memastikan pembangunan berjalan lebih merata, berkelanjutan, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Kalsel kini tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga menyiapkan fondasi ekonomi masa depan yang inklusif dan tangguh di tengah dinamika global. (L212)
