LANGKAR.ID, BANJARMASIN – Pemerintah Banjarmasin mulai memanaskan mesin pembangunan 2027. Lewat forum Musrenbang RKPD, arah kebijakan kota ditegaskan: persoalan klasik seperti sampah dan banjir tak lagi bisa ditunda.
Kegiatan yang digelar oleh Bappeda Litbang Kota Banjarmasin ini berlangsung di salah satu hotel berbintang Banjarmasin, Selasa (31/03), dan mempertemukan jajaran SKPD serta para pemangku kepentingan untuk menyusun prioritas pembangunan tahun depan.
Wakil Wali Kota Banjarmasin, Ananda, menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan titik krusial dalam menentukan arah pembangunan yang lebih konkret dan berdampak.
“Dokumen yang dihasilkan bukan formalitas, tapi komitmen bersama menghadirkan pembangunan yang inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, isu lingkungan muncul sebagai sorotan utama. Status Banjarmasin sebagai kota sungai menuntut penanganan serius terhadap sistem persampahan, normalisasi sungai, hingga mitigasi banjir yang selama ini masih menjadi keluhan warga.
Ananda bahkan memberi sinyal percepatan kinerja pemerintah dengan pendekatan yang lebih agresif.
“Kalau dulu gigi tiga, sekarang kita gigi lima, gaspol,” ujarnya, menekankan percepatan eksekusi program prioritas.
Sementara itu, Kepala Bappeda Litbang Kota Banjarmasin, Ahmad Syauqi, memastikan bahwa arah pembangunan daerah tetap selaras dengan kebijakan nasional, termasuk RPJMN dan program strategis pemerintah pusat.
Ia menyebut, fokus 2027 tidak hanya pada lingkungan, tetapi juga penguatan ekonomi, pengentasan kemiskinan ekstrem, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, hingga dukungan program makanan bergizi gratis.
“Program prioritas akan kita dorong, mulai dari percepatan penanganan sampah, penanggulangan banjir melalui normalisasi sungai, hingga peningkatan pelayanan publik,” jelasnya.
Melalui forum ini, Pemkot Banjarmasin berupaya memastikan setiap program tidak lagi berjalan parsial. Sinergi lintas sektor dan respons terhadap kebutuhan riil masyarakat menjadi kunci agar pembangunan tak sekadar selesai di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan dampaknya.
Musrenbang RKPD 2027 pun menjadi ujian: apakah Banjarmasin mampu keluar dari persoalan lama, atau kembali terjebak dalam siklus perencanaan tanpa percepatan nyata. (L212)
