LANGKAR.ID, BANJARMASIN – Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kalimantan Selatan (Kalsel) menggegerkan publik, khususnya di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Namun hingga Rabu (4/2/2026), Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah (Kalsel-Teng) mengaku belum menerima informasi detail terkait operasi tersebut.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang P2Humas (Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat) Kanwil DJP Kalsel-Teng, Tri Wibowo, menyatakan pihaknya masih menunggu keterangan resmi dari Kantor Pusat DJP.
“Kami belum mengetahui secara detail terkait OTT tersebut. Kita tunggu saja rilis resmi dari Kantor Pusat,” ujar Tri Wibowo kepada awak media.
Tri membenarkan bahwa pelaksanaan OTT dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Kota Banjarmasin.
Meski demikian, ia menegaskan belum dapat memastikan keterkaitan langsung kantor tersebut dengan kasus yang tengah ditangani KPK.
Sebelumnya, melansir dari media CNN Indonesia Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan adanya operasi tangkap tangan di wilayah Kalimantan Selatan. Kepastian itu disampaikannya melalui pesan singkat kepada media pada Selasa (4/2).
“Benar, [OTT] di Kalsel,” ujar Fitroh.
Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan delapan orang yang diduga terlibat tindak pidana korupsi di sektor perpajakan. Namun berdasarkan informasi yang beredar, para pihak yang diamankan justru diketahui memiliki keterkaitan dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara, bukan KPP Madya Banjarmasin.
Delapan orang tersebut masing-masing berinisial DWB selaku Kepala KPP Madya Jakarta Utara, HRT selaku Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan, AGS selaku Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi (Waskon), serta ASB sebagai tim penilai di KPP Madya Jakarta Utara.
Selain itu, KPK turut mengamankan ABD selaku konsultan pajak, PS Direktur SDM dan PR PT WP, EY staf PT WP, serta ASP dari pihak swasta lainnya.
KPK sebelumnya juga diketahui pernah melakukan OTT di KPP Madya Jakarta Utara yang menjerat kepala kantor, sejumlah pejabat pajak, serta pihak swasta dalam dugaan praktik korupsi di bidang perpajakan.
Hingga berita ini diturunkan, KPK belum memberikan keterangan resmi terkait keterkaitan langsung OTT tersebut dengan KPP Madya Banjarmasin, termasuk lokasi pasti dan kronologi lengkap operasi di wilayah Kalimantan Selatan. Saat ini, KPK masih melakukan pendalaman dan pemeriksaan intensif terhadap seluruh pihak yang diamankan. (L212)
