LANGKAR.ID, Banjarmasin – Pemerintah Kota Banjarmasin terus memperkuat upaya pencegahan korupsi lewat penerapan Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) dari KPK. Fokus penguatan kali ini diarahkan pada sektor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).
Hal tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi dan Pemantauan Pencegahan Korupsi pada Sektor PBJ, yang digelar Selasa (9/9) di Aula Kayuh Baimbai, Balai Kota Banjarmasin. Rapat dipimpin langsung Wali Kota Banjarmasin Yamin HR, didampingi Sekretaris Daerah Ikhsan Budiman, serta dihadiri Satgas Penindakan KPK Agus Kurniawan bersama tim.
“Kami sangat mendukung adanya MCSP KPK ini. Program ini akan membantu Pemkot Banjarmasin memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik melalui delapan fokus area yang dievaluasi tiap tahun,” ujar Yamin.
Ia menekankan, sektor PBJ menjadi sorotan utama karena menyangkut transparansi, independensi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ), hingga regulasi kebijakan yang mendukung akuntabilitas.
“Melalui kegiatan ini, kita ingin memastikan pengendalian PBJ strategis berjalan, indikator pengadaan terpenuhi, dan transparansi benar-benar ditegakkan,” tegasnya.
Kehadiran tim KPK juga diharapkan memberi masukan berharga bagi Pemkot Banjarmasin untuk meningkatkan nilai MCSP, khususnya di bidang pengadaan.
Rapat ini menegaskan komitmen Pemkot Banjarmasin dalam membangun sistem pemerintahan yang transparan, profesional, dan akuntabel, sekaligus mencegah praktik korupsi di lingkungan birokrasi.(L212)
