LANGKAR.ID, BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mempercepat pembangunan konektivitas strategis. Setelah adendum nota kesepakatan diteken, pembangunan Jembatan Pulau Laut, Koridor Lintas Tengah Pulau Laut, hingga Koridor Banjarbaru-Mantewe kini mendapat dorongan baru.
Pemprov Kalsel bersama pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten menandatangani Adendum Nota Kesepakatan pembangunan sejumlah infrastruktur strategis di Kediaman Gubernur Kalsel, Jalan Lingkar Dalam Selatan, Banjarmasin, Senin (31/8/2026).
Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin menandatangani kesepakatan tersebut bersama Bupati Kotabaru, Bupati Tanah Bumbu, dan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Roy Rizali Anwar.
Adendum itu mencakup tiga proyek strategis, yakni pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Kalimantan-Pulau Laut, Koridor Lintas Tengah Pulau Laut, serta perbaikan alinyemen Koridor Banjarbaru-Mantewe.
Muhidin menegaskan ketiga proyek tersebut akan memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus membuka akses menuju pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kalimantan Selatan.
Menurutnya, pemerintah tidak hanya membangun satu infrastruktur. Pemerintah juga menyiapkan jaringan jalan yang saling terhubung agar masyarakat dan dunia usaha dapat merasakan manfaat pembangunan secara maksimal.
Muhidin menekankan pembangunan Jembatan Pulau Laut harus berjalan seiring dengan kesiapan jalan menuju kawasan ekonomi dan pelabuhan.
“Percuma kita membuat jalan kalau jalannya tidak bisa dilewati peti kemas,” ujar Muhidin.
Karena itu, Pemprov Kalsel menyiapkan dukungan anggaran melalui skema kolaborasi bersama pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten.
Selain membangun jalan, pemerintah juga menaruh perhatian pada penerangan di sepanjang jalur utama. Langkah tersebut diharapkan meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat saat menggunakan akses jalan baru.
“Kalau ini kerja sama kita kolaborasi, insya Allah jalan itu sudah terang,” pungkas Muhidin.
Progres Jembatan Pulau Laut Capai 68,2 Persen
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Roy Rizali Anwar mengatakan pemerintah terus mempercepat pembangunan konektivitas kawasan melalui tiga proyek strategis tersebut.
Untuk pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Kalimantan-Pulau Laut, Ditjen Bina Marga memberikan dukungan pada pembangunan bentang utama dan sebagian bentang pendekat.
Proyek tersebut memiliki nilai kontrak sekitar Rp2,9 triliun. Hingga saat ini, progres konstruksi telah mencapai 68,2 persen.
Pemerintah menargetkan jembatan tersebut rampung dan mulai beroperasi pada akhir 2028.
“Target kita di akhir tahun 2028 jembatan ini sudah operasional,” ujar Roy.
Setelah jembatan rampung, pemerintah akan memperkuat konektivitas melalui pembangunan Koridor Lintas Tengah Pulau Laut sepanjang 75 kilometer.
Pemerintah memperkirakan proyek koridor tersebut membutuhkan anggaran sekitar Rp2 triliun.
Jalur strategis itu akan menghubungkan kawasan jembatan dengan pelabuhan hingga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mekar Putih.
Koridor Banjarbaru-Mantewe Ditargetkan Rampung Oktober 2026
Di sisi lain, pembangunan Koridor Banjarbaru-Mantewe juga terus berjalan.
Dua paket pekerjaan kini menunjukkan progres di atas 58 persen. Paket segmen KM 12 memiliki nilai pekerjaan sekitar Rp152,6 miliar, sedangkan paket Gunung Batu Tua mencapai Rp199,1 miliar.
Pemerintah menargetkan kedua proyek tersebut rampung pada Oktober 2026.
Usai penandatanganan adendum, kegiatan berlanjut dengan paparan dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI).
Kedua lembaga tersebut memaparkan dukungan pembiayaan yang dapat memperkuat percepatan pembangunan infrastruktur di Kalimantan Selatan.
Sejumlah pejabat turut menghadiri kegiatan tersebut, di antaranya Ketua DPRD Kalsel H. Supian HK, Ketua Komisi III DPRD Kalsel Mustaqimah, Wakil Kapolda Kalsel Brigjen Pol. Noviar, jajaran TNI, serta para bupati dan wali kota se-Kalimantan Selatan.
Turut hadir pula tenaga ahli gubernur, pejabat Pemprov Kalsel, kepala balai dan unit pelaksana teknis Kementerian PU di Kalsel, hingga pimpinan BUMN dan BUMD.(L212)
