LANGKAR.ID ,Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tancap gas mengejar serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Gubernur Kalsel H Muhidin bahkan memberi peringatan keras kepada pimpinan SKPD yang tak mampu merealisasikan anggaran sesuai rencana.
Peringatan itu disampaikan Muhidin saat memimpin Rapat Koordinasi Progres Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2025 di Ruang Rapat Aberani Sulaiman, Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, Jumat (21/11/2025).
Rakor digelar sebagai tindak lanjut arahan Kementerian Dalam Negeri terkait percepatan pelaksanaan APBD. Sejumlah pimpinan daerah hadir, mulai dari Sekda Kalsel Muhammad Syarifuddin, Kepala Bappeda Suprapti Tri Astuti, Inspektur Akhmad Fydayeen, Kepala BPKAD Fatkhan, Kepala Bapenda Subhan Nor Yaumil, hingga seluruh kepala SKPD Pemprov Kalsel.
Muhidin menegaskan rapat ini menjadi forum evaluasi serius terhadap masih rendahnya realisasi belanja di sejumlah SKPD.
“Hari ini kita rapat koordinasi antar-SKPD untuk realisasi anggaran 2025–2026. Kita bahas juga rendahnya serapan belanja SKPD di tahun ini,” kata Muhidin.
Ia meminta seluruh SKPD segera menyiapkan langkah konkret dan rencana belanja sejak awal agar serapan anggaran pada 2026 tidak kembali tersendat.
“Saya berharap pada 2026 setiap SKPD sudah siap dengan rencana penggunaan anggaran. Kalau kejadian serapan rendah ini terulang lagi, Januari 2026 kita akan buat Pakta Integritas,” tegasnya.
Tak berhenti di situ, Muhidin juga menegaskan konsekuensi tegas bagi pimpinan SKPD yang gagal mengeksekusi anggaran sesuai perencanaan.
“Kalau pimpinan tidak mampu menggunakan anggaran sesuai rencana, maka harus siap mundur atau dinonjobkan,” ujarnya.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemprov Kalsel menargetkan seluruh SKPD meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan. Pemerintah daerah ingin APBD 2025 terserap maksimal dan benar-benar berdampak pada pembangunan serta peningkatan pelayanan publik di Kalimantan Selatan. (L212)
