LANGKAR.ID, BANJARMASIN – Setahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sejumlah tokoh di Kalimantan Selatan (Kalsel) memberikan penilaian positif terhadap arah kebijakan nasional. Mereka menilai pemerintahan ini berhasil menjaga stabilitas ekonomi, melakukan efisiensi anggaran, dan berani melakukan reformasi sistem dari pondasinya.
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalsel, Zainal Helmie, menyebut tingkat kepuasan publik terhadap 100 hari pertama pemerintahan Prabowo mencapai lebih dari 80 persen.
“Angka ini menunjukkan penerimaan yang luar biasa dari masyarakat,” ujarnya, Jumat (24/10/2025).
Helmie juga menyoroti langkah efisiensi anggaran dan pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebagai kebijakan yang tepat. Ia menilai langkah itu menjadi momentum agar pemerintah daerah lebih kreatif dan berhati-hati dalam mengelola keuangan.
“Selama ini banyak anggaran habis untuk membangun gapura atau tugu selamat datang, bukan menyentuh kebutuhan masyarakat. Penghematan ini penting agar Pemda sadar dan mau memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tegasnya.
Senada, Ketua KNPI Kalsel Imam Satria Jati menilai kebijakan efisiensi anggaran merupakan bentuk pembenahan sistem dari akar terdalam.
“Presiden memperbaiki kenegaraan ini dari pondasinya. Kalau anggaran bisa diefisiensikan, otomatis kebocoran juga turun,” ujarnya, menyinggung upaya pemerintah menekan perilaku koruptif.
Dari sisi ekonomi, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Hastin Umi Anisah, menilai kinerja ekonomi nasional masih solid. Pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 4,8–5,1 persen dengan inflasi yang terkendali.
Menurutnya, daya tahan ekonomi tersebut ditopang oleh kekayaan sumber daya alam dan kekuatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Terkait program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG), Umi Anisah menyebut kebijakan ini ambisius namun memiliki potensi besar.
“Kalau dibandingkan dengan Jepang, mereka butuh 20 tahun membangun sistem serupa. Indonesia menargetkan dua tahun—ini luar biasa. Tapi semoga pelaksanaannya bisa melibatkan UMKM lokal dan kantin sekolah di daerah agar manfaatnya merata,” katanya.
Meski demikian, Imam Satria Jati memberi catatan pada kebijakan kepemudaan nasional. Ia menilai sudah saatnya Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dipisah menjadi dua lembaga berbeda.
“Selama ini program kepemudaan hanya dapat porsi sekitar 20 persen, sisanya untuk olahraga. Padahal pembinaan karakter dan kreativitas pemuda seharusnya jadi prioritas,” kritiknya.
Menutup refleksi setahun pemerintahan Prabowo–Gibran, para tokoh Banua sepakat bahwa stabilitas politik, penegakan hukum, dan keterlibatan publik menjadi kunci keberlanjutan pembangunan nasional. Mereka juga mengajak masyarakat serta media di Kalsel untuk terus mengawal dan mengkritisi secara konstruktif setiap kebijakan pemerintah, agar semangat reformasi benar-benar dirasakan hingga ke daerah.(L212)
