LANGKAR.ID, Banjarmasin – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya dalam memerangi segala bentuk kecurangan (fraud) di sektor jasa keuangan. Melalui penguatan tata kelola (governance) yang lebih bersih dan berintegritas, OJK mendorong terciptanya sistem keuangan yang sehat dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Ketua Dewan Audit OJK, Sophia Wattimena, menyampaikan hal tersebut saat membuka Governansi Insight Forum bertema “Bersama OJK Membangun Sektor Jasa Keuangan Berintegritas”, yang digelar di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa (17/6/2025).
“Data dari Worldatlas.com 2025 dan Transparency.org 2024 menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat integritas suatu negara, maka semakin pesat pula pembangunan ekonominya,” kata Sophia di hadapan lebih dari 550 peserta forum yang hadir secara hybrid.
Dalam forum tersebut, Sophia menekankan pentingnya strategi pencegahan fraud sebagai kunci ketahanan sektor keuangan. OJK, ujarnya, telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud yang menjadi pedoman wajib bagi seluruh Lembaga Jasa Keuangan (LJK).
“Implementasi POJK ini diharapkan mampu menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan. Kami mengajak seluruh pihak untuk membangun ekosistem keuangan yang berintegritas demi ketahanan ekonomi nasional,” tegasnya.
Sophia juga menyebut bahwa OJK turut menerapkan Survei Penilaian Integritas (SPI) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai indikator penilaian kinerja internal lembaga. Ini menjadi bagian dari upaya serius OJK dalam menjaga integritas dari dalam.
Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kalimantan Selatan, Ahmad Bagiawan, yang mewakili Gubernur Kalsel, menyambut baik penyelenggaraan forum tersebut. Ia menyebut kolaborasi antara OJK dan Pemprov Kalsel menjadi langkah penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap sektor keuangan.
“Kami optimistis, semangat kebersamaan ini akan berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Selatan,” ucapnya.
Senada dengan itu, Kepala Departemen Penegakan Integritas dan Audit Khusus OJK, Siswani Wisudati, menambahkan bahwa penegakan integritas juga terus diperkuat di internal OJK, salah satunya melalui penerapan strategi anti-fraud dan pemantauan berkelanjutan terhadap LJK.
“Forum ini menjadi wadah menyatukan visi dan memperkuat sinergi semua pemangku kepentingan untuk tata kelola keuangan yang lebih bersih dan adil di seluruh daerah Indonesia,” jelasnya.
Acara ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, seperti Bupati Hulu Sungai Utara H. Sahrujani, Pj Wali Kota Banjarbaru Subhan Nor Yaumil, Plt Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin, Kepala BPK Perwakilan Kalsel Andriyanto, dan Kepala OJK Kalsel Agus Maiyo.
Forum juga menghadirkan narasumber dari KPK, BPK, dan Inspektorat Kementerian Keuangan yang membagikan perspektif strategis terkait pemberantasan korupsi dan penguatan tata kelola sektor keuangan nasional. (L212)
