Langkar.id, BANJARMASIN – Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin, menegaskan bahwa kebijakan pengadaan mobil listrik di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin bukan sekadar pengadaan kendaraan dinas, melainkan bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan efisiensi anggaran sekaligus mendukung transisi menuju energi ramah lingkungan.
Yamin menjelaskan, penggunaan kendaraan listrik diyakini mampu menekan biaya operasional pemerintah, khususnya pengeluaran rutin yang selama ini membebani anggaran setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), seperti bahan bakar, oli, dan perawatan kendaraan.
“Kalau sebelumnya SKPD itu ada uang bensin, uang perawatan, oli, termasuk pajak. Mobil listrik ini jauh lebih murah karena tidak lagi membutuhkan bensin dan oli,” ujar Yamin, Selasa (10/2/2026).
Menurutnya, pengadaan mobil listrik juga sejalan dengan program nasional yang mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi belanja sekaligus berkontribusi dalam pengurangan emisi karbon dan penggunaan energi bersih.
Meski demikian, Yamin menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak dilakukan secara masif, melainkan tetap selektif dan berbasis kebutuhan riil.
“Pengadaan ini harus benar-benar selektif. Kita tidak asal membeli, tetapi melihat kebutuhan. Prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran tetap kita kedepankan,” tegasnya.
Ia juga menyebutkan bahwa masa pakai ideal kendaraan dinas sekitar lima tahun. Setelah itu, pembaruan perlu dilakukan agar pemerintah tidak terbebani biaya perawatan kendaraan yang sudah tua dan berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran.
“Setidak-tidaknya lima tahun baru kita lakukan pembaruan. Jangan sampai kita memelihara barang yang sudah tua dan malah menaikkan biaya berlebih,” jelasnya.
Terkait kondisi fiskal daerah, Yamin mengakui bahwa Pemerintah Kota Banjarmasin saat ini harus melakukan penyesuaian kebijakan menyusul pemotongan Transfer Ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Oleh sebab itu, Pemkot memilih fokus pada skala prioritas yang paling berdampak bagi efisiensi dan pelayanan publik.
“Ini bukan sekadar efisiensi dalam arti mengurangi belanja, tetapi memilih mana yang lebih prioritas dan memberi manfaat jangka panjang,” terangnya.
Selain itu, Yamin menilai pengadaan mobil listrik lebih efektif dibandingkan sistem sewa kendaraan dinas yang sebelumnya diterapkan. Kendaraan yang dibeli pemerintah, kata dia, masih memiliki nilai ekonomis ketika tidak lagi digunakan.
“Kalau disewa itu tidak efektif. Kalau kita beli, saat sudah tidak terpakai lagi masih bisa dijual dan menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tandasnya.
Ia menegaskan kembali bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari implementasi program nasional yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah, dengan tujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang efisien, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. (L212)
