LANGKAR.ID ,Banjarmasin – Kabar mengejutkan datang dari Balai Kota Banjarmasin. Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin dipastikan bakal menerima royalti batu bara senilai Rp45 miliar pada 2025 padahal kota ini tidak memiliki satu pun tambang batu bara.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin, Edy Wibowo, menyebut dana tersebut berasal dari kebijakan baru pemerintah pusat yang membagi hasil royalti perusahaan tambang besar di Kalimantan Selatan seperti PT Arutmin dan PT Adaro Indonesia kepada seluruh 13 kabupaten/kota di provinsi ini.
“Meski bukan daerah penghasil, Banjarmasin tetap kebagian jatah royalti. Nilainya mencapai Rp45 miliar untuk tahun 2025,” kata Edy kepada wartawan, Selasa (27/8).
Dana itu merupakan akumulasi bagi hasil royalti tahun 2023–2024 yang baru cair pada tahun anggaran 2025. Pemkot pun langsung memasukkannya ke dalam APBD Perubahan 2025, sehingga total anggaran kota kini menembus Rp2,5 triliun.
Menurut Edy, pembagian royalti ini menjadi “uang debu batu bara” bagi daerah non-penghasil, karena porsinya relatif kecil dibandingkan wilayah tambang.
Skemanya, 5 persen dari total royalti nasional dibagi dengan rincian:
2,5 persen untuk provinsi,
2 persen untuk kabupaten/kota penghasil,
dan 0,5 persen untuk kabupaten/kota non-penghasil seperti Banjarmasin.
Meski hanya 0,5 persen, Rp45 miliar tetap dianggap tambahan pendapatan signifikan bagi kota berjuluk “Seribu Sungai” itu.
“Dana ini akan memperkuat fiskal daerah, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami apresiasi dukungan Pemprov Kalsel atas perhatian untuk daerah non-tambang,” ujar Edy.
Dengan tambahan ini, Banjarmasin kini punya amunisi baru untuk mendorong berbagai program prioritas tanpa harus menggali tambang cukup menikmati “debu” dari batu bara.(L212)
